JK Sarankan Prabowo Mundur sebagai Menhan

TRIBUN-TIMUR.COM - Politisi Partai Golkar yang juga mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mengimbau semua pihak kembali bersatu pasca kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

JK, sapaannya, meminta semua pihak bersatu lagi membangun ekonomi Indonesia.

Hal itu dikatakan JK setelah ditetapkannya Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Kita sudah dua tahun capek berbicara politik. Sudahlah kita selesaikan ini. Kita menerima kenyataan yang ada. Jadi kita berikan selamat kepada Pak Prabowo dan Gibran untuk menjalankan pemerintahan ini,” kata Jusuf Kalla usai memberi kuliah umum tentang Dialog Perdamaian di Auditorium Mochtar Riady Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Depok, Jawa Barat, Kamis (25/3).

Wakil Presiden RI 2004-2009 dan 2014-2019 ini menekankan masalah yang akan dihadapi di masa yang akan datang adalah membangun ekonomi.

“Ini tidak mudah karena menyangkut nasib seluruh rakyat. Karena itu mari kita bersatu menangani ini. Politik itu mungkin untuk elite saja, tetapi kalau ekonomi semua kena,” ucap pria yang biasa disapa JK ini.

JK meminta semua elemen bangsa bersatu mendukung pemerintahan baru.

“Kita harus dukung, apalagi para pengusaha yang bergelut di bidang ekonomi. Kalau ada masalah ekonomi, semua rakyat kena. Karena itu harus diatasi bersama dengan mendukung pemerintah terpilih,” ucapnya.

Dia menyarankan Prabowo -Gibran untuk segera mundur dari posisi Menteri Pertahanan dan Wali Kota Solo agar bisa fokus menyusun pemerintahan baru.

“Dia baru presiden dan wapres terpilih, kan? Nanti pada waktunya akan mundur,” papar JK.

JK juga mengapresiasi langkah Prabowo Subianto membangun koalisi besar dengan merangkul partai-partai yang melawannya dalam Pilpres 2024.

“Ya, itu cara yg bagus untuk kebersamaan persatuan dan bangsa ini. Bangsa ini kan terlalu besar utk ditangani sendiri. Tetapi bagaimana pun juga perlu ada oposisi supaya ada yang mengoreksi kebijakan pemerintah,” tuturnya

Menurut JK, apa yang dilakukan Prabowo meniru caranya Jokowi pada 2019 yang menggaet lawan politiknya.

“Memang semua pemerintah menginginkan agar bisa mayoritas di DPR. Kalau tidak mayoritas maka pemerintah juga tidak akan jalan. Saya juga mengalami waktu 2004 sehingga berkampanye menjadi Ketua Golkar agar bisa gabung pemerintah,” tandasnya.

Meskipun demikian JK tidak menampik jika pilpres 2024 bermasalah.