Daftar 10 OPD Pemkot Makassar Realisasi Belanja di Bawah 5 Persen,Terendah Dinas Pemuda dan Olahraga

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sepuluh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot Makassar minum Realisasi Belanja. 

Bahkan Realisasi Belanja OPD tersebut masih di bawah 5 persen pada triwulan I. 

OPD dengan realisasi belanja terendah ialah Dinas Pemuda dan Olahraga 0,31 persen atau Rp1, 6 miliar dari Rp533, 2 miliar pagu anggaran. 

Disusul Dinas Pekerjaan Umum 1,13 persen atau Rp11, 3 miliar dari Rp998,9 M pagu anggaran. 

Selanjutnya Bagian Administrasi Pembangunan 2,3 persen atau 88,6 juta dari Rp3, 8 miliar pagu anggaran. 

Lalu Bagian Kerjasama 3,14 persen, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 3,60 persen, Bagian Hukum 3,68 persen

Dinas Komunikasi dan Informatika 3,69 persen, Bagian Perekonomian 4,19 persen, Bagian Organisasi 4,93 persen, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat 4,94 persen. 

Secara keseluruhan, realisasi belanja Pemkot Makassar belum cukup 10 persen. 

Pada triwulan I atau hingga 31 Maret 2024, belanja Pemkot Makassar hanya 9,75 persen atau 563,3 miliar dari Rp5, 7 miliar belanja APBD. 

Baca juga: Danny Pomanto Terima Penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Terbaik Ketiga

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda mengakui, belum ada OPD yang menyentuh angka 20 persen. 

Kebanyakan progres belanja dibawah 12 persen. 

"Ada beberapa SKPD yang memang serapan anggarannya rata-rata di bawah 12 persen. Padahal idealnya kan 20 persen sampai 25 persen," ucap Zulkifli Nanda diwawancara di Hotel Four Poin by Sheraton Makassar, Rabu (24/4/2024). 

Untuk OPD seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pemuda dan Olahraga yang realisasinya dibawah lima persen dipengaruhi banyak hal. 

Selain memiliki pagu anggaran tinggi, OPD di atas juga memiliki banyak kegiatan fisik atau infrastruktur. 

Sehingga penyerapan anggarannya baru bisa terbaca setelah proyek tersebut rampung. 

"Memang setiap tahunnya seperti itu. Karena mereka kan kebanyakan infrastruktur," katanya. 

Untuk tiga bulan pertama kata Zul-sapaannya memang kerap mengalami keterlambatan penyerapan. 

Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor.

Misalnya pembuatan Dokumen Perencanaan Anhgaran (DPA) yang baru rampung di akhir Januari. 

Sehingga kegiatan atau belanja OPD baru bisa terproses pada bulan Februari. 

"Sehingga karena rampungnya di akhir Januari, baru start di awal Februari. Baru satu bulan sampai dengan 31 Maret, baru satu bulan mereka bekerja, sehingga mempengaruhi serapan," ujarnya. 

Untuk itu, Bappeda menginisasi monitoring dan evaluasi (monev) beberapa waktu lalu untuk memacu serapan anggaran OPD. 

Diharapkan pada triwulan II ini serapan anggaran bisa terserap dengan baik sesuai target.

Berikut 10 OPD dengan realisasi belanja terendah:

1. Dinas Pemuda dan Olahraga 0,31 persen (Rp1,6 miliar) pagu Rp533, 2 miliar. 

2. Dinas Pekerjaan Umum 1,13 persen ( Rp11,3 miliar) pagu Rp998,9 M

3. Bagian Administrasi Pembangunan 2,3 persen (Rp88,6 juta) pagu Rp3,8 miliar. 

4. Bagian Kerjasama 3,14 persen (Rp235 juta) pagu Rp7, 4 M. 

5. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 3,60 persen (Rp444,3 juta) pagu Rp12,3 M)

6. Bagian Hukum 3,68 persen (Rp176, 2 juta) pagu Rp4, 7 M

7. Dinas Komunikasi dan Informatika 3,69 persen (Rp2,8 M) pagu Rp77, 3 M

8.Bagian Perekonomian 4,19 persen (Rp132,5 juta) pagu Rp3,1 M

9. Bagian Organisasi 4,93 persen (Rp86,9 juta) pagu Rp1, 7 M

10. Bagian Kesejahteraan Rakyat 4,94 persen (Rp3, 2 m) pagu Rp65, 4 M. (*)