Bahtiar Heran Dituding Tak Netral

"Saya menemukan bahwa terdapat masalah netralitas Pj kepala daerah dan pengerahan kepala desa yang terjadi, antara lain, di Sumatera Utara, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Sualawesi Selatan," kata Saldi Isra.

Baca juga: Jawaban Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Disebut Tak Netral di Pilpres 2024

Selanjutnya, Saldi Isra juga menyebutkan bahwa ajakan memilih pasangan calon di media sosial dan gedung milik pemerintah merupakan pelanggaran tambahan terhadap netralitas.

Praktik ini menunjukkan penggunaan sumber daya dan fasilitas publik untuk kepentingan politik tertentu, yang dapat merusak integritas proses demokrasi.

Hal ini menunjukkan upaya nyata untuk memengaruhi opini publik dalam proses pemilihan.

"(Terdapat temuan) ajakan memilih pasangan calon di media sosial dan gedung milik pemerintah,” tambahnya.

Menanggapi tudingan ini, Bahtiar yang dikonfirmasi, Rabu (24/4) mengaku heran namanya dikaitkan dengan masalah ketidaknetralan pejabat di Pilpres lalu.

"Jangan saya respon karena sudah di MK kan," jelas Bahtiar Baharuddin.

Bahtiar heran dengan hal tersebut. Pasalnya selama ini Bahtiar mengaku tidak pernah berurusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Nah itu makanya (heran)," jelas Bahtiar Baharuddin.

Selengkapnya baca Tribun Timur cetak edisi Kamis (25/4/2024). (*)