Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pilpres 2024

Gibran Didiskualifikasi Prabowo Tetap Presiden, Elit PDIP: Agar Tidak Jadi Beban Buat Bangsa Kita

Sejumlah pihak menilai Pilpres 2024 sarat akan kecurangan, terutama keikutsertaan Gibran Rakabuming Raka.

|
Editor: Alfian
Ist
Elit PDIP tak permasalahkan Prabowo tapi minta Gibran didiskualifikasi. 

Terkait penentuan wakil presiden pendamping Prabowo nantinya, Masinton menyebut akan dipilih melalui mekanisme di MPR RI.

"Lebih baik didiskualifikasi. Ya sudah bangsa ini perlu ada konsensus, wapresnya didiskualifikasi kemudian bagaimana karena wapres berhalangan tetap, sudah serahkan pada mekanisme MPR nanti untuk memilih wapres yang baru," imbuhnya.

4 Opsi Putusan Sengketa Pilpres 2024

Sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) telah selesai.

Hasil sidang sengketa Pilpres 2024 akan diputuskan dan dibacakan pada, Senin (22/4/2024).

Seluruh pihak terkait utamanya kubu ketiga paslon Anies-Muhaimin, Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud pastinya harap-harap cemas.

Terutama kubu Prabowo-Gibran sebagai Capres dan Cawapres pemenang di Pilpres 2024, bukan tidak mungkin keputusan KPU RI bisa dianulir MK.

Dirangkum dari berbagai sumber, berdasarkan gugatan dari kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud setidaknya ada 4 opsi putusan yang akan diambil MK.

Salah satu opsinya yakni bakal membuat Presiden Jokowi dan Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka 'murka'.

Kubu Anies-Muhaimin Yakin Gibran Didiskualifikasi

Juru Bicara Timnas AMIN, Refly Harun meyakini putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (22/4/2024) pekan depan akan mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres 2024.

"Ini masih kecil mau jadi wakil presiden, mau memimpin negeri sebesar ini. Karena itu, kami yakin seyakin-yakinnya minimal diskualifikasi terhadap Gibran Rakabuming akan dilakukan," kata Refly saat menghadiri 'Istighosah Kubro' yang digelar di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (16/4/2024).

Refly menegaskan ucapannya itu bukan karena ada sentimen pribadi terhadap Gibran, melainkan berdasarkan fakta persidangan yang terjadi di MK.

"Tetapi karena itulah fakta yang terungkap dalam persidangan. Ternyata penetapan Gibran Rakabuming Sebagai calon wakil presiden bertentangan dengan hukum dan konstitusi," kata Refly.

Pasalnya, lanjut Refly,  peraturan KPU  Yang menjadi prosedur untuk mendaftar Sebagai calon wakil presiden tidak dipenuhi oleh Gibran

Halaman
123
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved