Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pilgub Jakarta

Anies Baswedan Jadi 'Anak Buah' Gibran Jika Maju Pilgub Jakarta 2024? PKS Tolak, Nasdem Beri Restu!

Periode 2017-2022 saat Anies masih menjabat Gubernur, Jakarta masih berstatus Daerah Khusus Ibukota alias DKI Jakarta.

|
Editor: Alfian
Tribun Solo
Pertemuan Anies Baswedan dan Gibran Rakabuming Raka beberapa waktu lalu. 

 

TRIBUN-TIMUR.COM - Jika maju dan terpilih di Pilgub Jakarta 2024, Anies Baswedan bakal jadi 'anak buah' Wakil Presiden RI terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Mengapa Anies Baswedan jadi anak buah langsung Gibran Rakabuming Raka? Berikut penjelasannya.

Periode 2017-2022 saat Anies masih menjabat Gubernur, Jakarta masih berstatus Daerah Khusus Ibukota alias DKI Jakarta.

Namun kini status DKI untuk Provinsi Jakarta sudah berganti seiring berpindahnya status tersebut ke Ibukota Nusantara (IKN).

Kini Jakarta berubah status menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Seiring dengan hal tersebut, Jakarta dirahkan menjadi kota aglomerasi.

Pembangunan Jakarta sebagai kota aglomerasi akan berada langsung di bawah tanggung jawab Wakil Presiden.

Dalam hal ini Gibran tentunya yang berstatus wapres terpilih saat ini.

Andaikata Anies Baswedan kembali berniat maju di Pilgub Jakarta 2024 dan terpilih maka Gibran akan menjadi atasannya.

Atasan yang dimaksud perihal pembangunan kota aglomerasi Jakarta.

Detail Keterlibatan Wapres Memimpin Pembangunan Kota Aglomerasi Jakarta

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan, pembangunan Jakarta setelah melepas statusnya sebagai daerah khusus ibu kota atau DKI akan diarahkan menjadi kota aglomerasi. Wakil Presiden (Wapres) akan dilibatkan menjadi pimpinan dari pembangunannya.

Baca juga: Surya Paloh Restui Anies Baswedan Maju Pilgub Jakarta 2024 Ahmad Sahroni 02, PKS Tolak?

Baca juga: Sosok Kuat Penantang Ridwan Kamil Pilgub Jabar 2024 Disiapkan PKB, Gerindra-Golkar Solid PKS Melawan

Peran wakil presiden atau wapres yang memimpin pembangunan itu akan serupa seperti pembangunan Papua, melalui Badan Pengarah Papua (BPP).

Ia hanya akan berperan sebagai pihak yang mengharmonisasikan kebijakan, sinkronisasi, dan evaluasi.

Halaman
1234
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved