Sri Mulyani Akhirnya Ungkap Sumber Dana Bansos yang Dibagikan Jokowi Termasuk di Momen Pilpres 2024

TRIBUN-TIMUR.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya membocorkan sumber anggaran bantuan sosial atau bansos yang kerap dibagikan langsung Presiden Jokowi saat kunjungan kerja termasuk pada momen Pilpres 2024.

Sebelumnya, pada Pilpres 2024 Presiden Jokowi mendapat sorotan lantaran diduga memanfaatkan fasilitas negara yang menguntungkan bagi Paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran.

Fasilitas yang dimaksud mempolitisasi bansos, dimana setiap kunjungannya Presiden Jokowi membagikan bantuan tersebut kepada warga.

Hal inilah kemudian yang dipersoalkan kubu 01 Anies-Muhaimin dan kubu 03 Ganjar-Mahfud.

Alhasil inilah yang menjadi salah satu bahan utama laporan kedua paslon tersebut untuk maju pada sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pihak MK kemudian memanggil 4 menteri Jokowi untuk bersaksi.

Pada sidang yang berlangsung, Jumat (5/4/2024), Sri Mulyani selaku Menteri Keungan dan Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian yang hadir sebagai saksi membeberkan asal-usul anggaran bantuan sosial (bansos) yang didistribusikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden itu berasal dari dana bantuan presiden untuk masyarakat," ujar Airlangga di Gedung MK. 

Baca juga: Tim Anies Sukses Bujuk MK Panggil 4 Menteri di Sengketa Pilpres, Kubu Ganjar Desak Hadirkan Jokowi ?

Baca juga: Sri Mulyani Dicoret! 4 Nama Berpeluang Jabat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo, Budi Gunadi Nomor 1

Selanjutnya,  Sri Mulyani yang duduk di sebelah Airlangga, menambahkan penjelasan.

Dia menegaskan bahwa bantuan yang diberikan oleh Jokowi bukanlah bagian dari anggaran perlindungan sosial atau perlinsos.

"Anggaran untuk kunjungan presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari presiden, berasal dari dana operasional presiden, yang berasal dari APBN," ungkap Sri Mulyani.

Alokasi dana operasional presiden pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 138,3 miliar.

Namun, per Maret-April ini, realisasinya baru mencapai Rp 18,7 miliar, atau sekitar 14 persen dari total anggaran tersebut.

Menurut Sri Mulyani, dana operasional presiden diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2008, yang kemudian diubah dengan PMK 106/2008.

Sementara itu, dana kemasyarakatan presiden diatur dalam Peraturan Menteri Sekretariat Negara Nomor 2 Tahun 2020.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa dana kemasyarakatan oleh presiden dan wakil presiden dapat mencakup beberapa bidang kegiatan, seperti keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keolahragaan, dan lainnya, atas perintah langsung dari presiden atau wakil presiden.

"Dan bantuan ini bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang," tutup Sri Mulyani.

Mensos Risma Jawab Terkait Jarang Ikut Bagikan Bansos

Menteri Sosial (mensos) Tri Rismaharini menjelaskan alasan kenapa ia jarang ikut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam hal membagikan bantuan sosial (bansos) ke masyarakat. 

Hal itu disampaikan oleh Risma dalam keterangannya saat hadir dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/2024).

Risma pun menjelaskan, ia bakal turut turun ke lapangan jika tengah terjadi sengketa perselisihan di mana memang ada pihak yang perlu ditolong. 

"Kalau saya turun biasanya kalau itu ada dispute (sengketa), misalkan perselisihan, itu baru saya turun Jadi kalau ada perselisihan baru saya turun. Jadi kalau saya turun, itu memang orangnya harus saya tolong," ujar Risma. 

Baca juga: Taktik Jokowi Langgengkan Kekuasan hingga 3 Dekade, Tak Hanya Jadikan Gibran Wapres

Baca juga: Paket Khofifah - Risma Diusung PDIP - Gerindra Pilgub Jatim 2024 ? Emil Dardak dan Demokrat Melawan!

Dalam sidang, hakim konstitusi Daniel Foekh mempertanyakan peran Risma yang menurutnya minim dalam proses pembagian bansos oleh pemerintah. Beda hal dengan Menko PMK, Muhadjir Effendy dan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. 

"Tadi kalau keterangan Pak Menko PMK, ikut membagi-bagi perlinsos (perlindungan sosial), yang kedua Pak Menko Perekonomian juga itu beberapa kali," ujarnya Daniel. 

"Nah, Kemudian sedangkan justru ibu mensos ini perannya sangat minimalis nih, ada apa nih bu Mensos? ," sambungnya.(*)