Jadwal Terbaru Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati Sudah Ditentukan, Bocoran Petinggi PDIP

Sebab, ketidakdewasaan dapat menyebabkan hal yang tak diinginkan, seperti kasus kecelakaan Gerbang Tol Halim Perdanakusuma yang terjadi karena sopir belum memenuhi syarat usia mengemudi dan tidak memiliki SIM.

2. Sindir kebiasaan Jokowi angkat orang dekatnya di Solo

Selain tentang Gibran, Hasto juga mengkritik kebiasaan Jokowi yang kerap menempatkan orang-orang terdekatnya di Solo pada jabatan strategis pemerintahan.

Menurutnya, sikap Jokowi tersebut merupakan bentuk dari antimeritokrasi dalam pemerintahan.

"Di dalam penempatan jabatan strategis pun kami melihat untuk menjadi pejabat Indonesia itu harus kenal Pak Jokowi dulu di Solo, ini kan antimeritokrasi, apakah Solo betul-betul menjadi wahana penggemblengan," ujar Hasto, dilansir dari Kompas.com, Sabtu (30/3/2024).

Hasto juga menuding Jokowi telah melakukan nepotisme dengan tidak mengedepankan nilai-nilai yang berpedoman pada proses dan perjuangan.

Hal ini dibuktikan dengan munculnya hampir seluruh keluarga terdekat Jokowi yang mengisi jabatan pemerintahan.

Adapun beberapa nama pejabat yang mengisi jabatan strategis dan telah mengenal Jokowi ketika masih di Solo atau sering disebut "Geng Solo", antara lain Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

3. Kritik utang besar era Jokowi

Meskipun mengakui kemajuan saat dipimpin Jokowi, PDI-P tak menampik bahwa utang yang ditanggung juga besar.

Pasalnya, utang pemerintah saat ini hampir mencapai 196 miliar dollar Amerika Serikat atau sekitar Rp 3.112 triliun.

Selain itu, masih terdapat utang lain pada sektor swasta dan BUMN yang nilainya mencapai 220 miliar Amerika Serikat atau sekitar Rp 3.493 triliun.

"Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius," tutur Hasto, dikutip dari Kompas.com, Sabtu (30/3/2024).

Sementara itu, berdasarkan data dokumen APBN KiTa edisi Maret 2024, utang Indonesia saat ini berada pada angka Rp 8.319 triliun per Februari 2024. 

PDIP diragukan