Golkar Disebut Berusaha Rebut Posisi Ketua DPR RI dari PDIP, Hasto Kristiyanto Beri Peringatan

"Itu menujukan ambisi, nafsu kekuasaan apakah tidak belajar dari dulu, ketika 2014 seharusnya apa yang disuarakan oleh rakyat melalui Pemilu itu, one electoral process, yang juga direpersentasikan di DPR," jelasnya.

Politisi asal Yogyakarta ini juga mengingatkan bahwa ambisi kekuasaan dengan segala upaya merebut kursi Ketua DPR RI ini justru akan menimbulkan konflik sosial. Apalagi, menggunakan instrumen hukum dengan merubah aturan UU MD3.

"Sehingga jangan pancing sikap dari PDIP yang tahun 2014 sudah sangat sabar, 2014 kan ketua DPR kan bermasalah dan masuk penjara. Ketika etika dan norma diabaikan terjadi Karmapala. Itu yang seharusnya menjadi pelajaran," ujar Hasto.

"Tetapi Undang-undang terkait hasil Pemilu seperti UU MD3 akan dilakukan perubahan-perubahan demi ambisi kekuasaan, maka akan ada kekuataan perlawanan dari seluruh simpatisan, anggota kader PDIP dan itu pasti dampaknya tidak kita inginkan," tegas Hasto.

Maka dari itu, Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud ini meminta agar seluruh proses Pemilu yang telah berlangsung untuk dihargai sebagai suatu suara rakyat.

"Hormati suara rakyat jangan biarkan ambisi-ambisi penuh nafsu kekuasaan dibiarkan. Kami ada batas kesabaran untuk itu," jelas Hasto.

Beberapa elit Partai Golkar menanggapi isu seputar kursi Ketua DPR belakangan ini.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, TB Ace Hasan Syadzily, menyatakan bahwa peluang Partai Golkar untuk mendapatkan posisi Ketua DPR masih cukup terbuka.

Meskipun saat ini jumlah kursi yang dimiliki masih di bawah PDIP, namun kemungkinan penambahan kursi masih terbuka karena beberapa calon legislatif (caleg) sedang mengumpulkan bukti untuk mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Meskipun demikian, Ace Hasan menegaskan bahwa Partai Golkar akan tetap mematuhi aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang MD3.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Firman Soebagyo, menyebut bahwa penghitungan konversi dari suara ke perolehan kursi di Parlemen akan menentukan.

Oleh karena itu, pimpinan DPR akan menunggu pengumuman resmi dari KPU mengenai pemenang suara terbanyak dan perolehan kursi terbanyak.

Golkar Dapat 102 Kursi DPR RI

Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto sudah mengkonversi hasil perolehan suara di Pemilu 2024 menjadi jumlah kursi di DPR. Partai Golkar mendapatkan 23.208.654 suara.

"Internal sudah ada," kata Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/3/2024). Airlangga menjawab pertanyaan wartawan apakah suara Golkar sudah dikonversi dari hasil pemilu ke kursi DPR.