Tak Benar Jusuf Kalla Keturunan Kahar Muzakkar, Jubir: JK dari Bone, Kahar dari Luwu

TRIBUN-TIMUR.COM - Viral di media sosial YouTube, mantan Wapres RI Jusuf Kalla disebut keturunan  pemimpin Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan, Abdul Kahar Muzakkar.

Berawal dari video unggahan di channel KBN Nusantara, Rabu, 13 Maret 2024, pekan lalu.

Video tersebut berjudul "CERITA GUS DUR SOAL JUSUF KALLA VIRAL LAGI !! BENARKAH ??".

Dalam video, narator mengutip berita situs Okezone dari pernyataan Gus Dur bahwa buyut Jusuf Kalla adalah Kahar Muzakkar.

"JK itu buyutnya Kahar Muzakkar," kata Gus Dur saat membuka Rapimnas di Kantor DPP PKB, Jalan Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu, 23 April 2008, sebagaima diwartakan Okezone.

Gus Dur menjelaskan, dirinya mendapat informasi tersebut dari berbagai sumber.

"Saya ngomong bukan kali ini saja. Mungkin JK sudah dengar, tetapi sampai saat ini dia tidak menjawab," kata Gus Dur.

Menanggapi video tersebut, Jubir Jusuf Kalla, Husain Abdullah membantah JK memiliki hubungan kekerabatan dengan Kahar Muzakkar.

"Akun @KBNNusantara telah menyebarkan informasi palsu yang menyatakan bahwa Jusuf Kalla adalah keturunan dari Kahar Muzakkar, Pemimpin DI/TII Sulawesi Selatan," ujar Husain Abdullah dalam siaran persnya, Kamis (21/3/2024).

Doa menjelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh saluran YouTube tersebut tidak lebih dari sebuah kebohongan dan upaya untuk menyesatkan publik.

Menurut dosen Universitas Hasanuddin ini, tidak ada hubungan keluarga antara Jusuf Kalla dan Kahar Muzakkar, dan keduanya berasal dari daerah yang berbeda.

"JK berasal dari Bone, sementara Kahar Muzakkar berasal dari Luwu, Sulawesi Selatan," katanya menegaskan.

"Secara logis, klaim bahwa Jusuf Kalla adalah keturunan Kahar Muzakkar tidak masuk akal, karena usia keduanya hanya terpaut 21 tahun," tambah dia mengatkan.

Dia menjelaskan bahwa untuk menjadi keturunan, jarak usia seharusnya lebih besar, sekitar 50 hingga 60 tahun.

Oleh karena itu, informasi yang diberikan oleh akun @KBN Nusantara adalah palsu dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Tanggapan ini diberikan semata-mata untuk menghentikan penyebaran kebohongan tersebut," ujar Husain Abdullah.(*)