PDIP Ikuti Nasdem Abaikan Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024? Ganjar Game Over, Anies OTW Pilgub

TRIBUN-TIMUR.COM - Nasib Ganjar Pranowo Game Over sementara Anies Baswedan menatap Pilgub Jakarta setelah ada dugaan PDIP dan Nasdem mengabaikan Hak Angket kecurangan Pilpres 2024.

Partai Nasdem melalui Surya Paloh sebagai Ketua Umum memberikan ucapan selamat atas kemenangan Prabowo-Gibran sesaat setelah momen penetapan hasil Pilpres 2024, Rabu (20/3/2024) malam.

Secara umum Surya Paloh menerima hasil Pilpres dan juga Pemilu 2024 ini.

Atas pernyataan itu, Nasdem pun mengisyaratkan tak akan melanjutkan perjuangan menggulirkan Hak Angket kecurangan Pilpres 2024.

Tak hanya Nasdem, PKS yang juga partai Koalisi Anies-Muhaimin juga menyatakan hal serupa melalui Sekjendnya Aboe Bakar Alhabsyi.

Belakangan langkah partai koalisi Ganjar-Mahfud juga diduga mulai berpikir meninggalkan langkah hak angket.

Terungkap bahwa PDI Perjuangan kemungkinan besar tidak akan mendukung hak angket terkait dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.

Spekulasi muncul bahwa Megawati Soekarnoputri sedang mempertimbangkan untuk mendukung Prabowo Subianto.

PDIP diduga sedang mempertimbangkan untuk mendukung dan berkolaborasi dengan Kabinet Prabowo Subianto setelah Presiden Jokowi lengser.

Baca juga: Anies Singgung Kecurangan Penyimpangan dan Ketidakadilan, Prabowo : Saya Dapat Mandat dari Rakyat!

Oleh karena itu, mendukung hak angket terkait kecurangan Pemilu oleh PDIP dianggap tidak mungkin, karena akan mempertanyakan kredibilitas Prabowo Subianto sebagai Presiden Terpilih 2024.

Burhanuddin Muhtadi, seorang pengamat politik, menduga bahwa PDIP sedang berupaya menjalin hubungan politik dengan pemerintahan Prabowo setelah Joko Widodo tidak lagi menjabat sebagai presiden.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia tersebut menyatakan bahwa saat ini PDIP tidak memiliki alasan kuat untuk mengajukan hak angket di DPR karena pemilihan umum sudah berakhir dan mereka menjadi pemenang Pemilu.

Meskipun demikian, sikap PDIP yang belum jelas mengenai hak angket juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan.

"Ini pandangan saya, yang sedang dipikirkan oleh PDI Perjuangan adalah pemerintahan pasca Jokowi."

"Jadi sepertinya PDI Perjuangan masih mempertimbangkan untuk setidaknya membangun hubungan baik, untuk tidak mengatakan berkoalisi, dengan pemerintahan Prabowo," kata Burhanuddin dalam program Obrolan Newsroom di Kompas.com, Rabu (20/3/2024).