Golkar Minta Jatah 5 Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, PSI PAN Demokrat Beri Peringatan!

TRIBUN-TIMUR.COM - Terang-terangan, Partai Golkar meminta jatah 5 kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran.

Atas pernyataan Golkar ini, PSI dan PAN hingga Demokrat memberikan peringatan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) belum mengumumkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih dari Pilpres 2024.

Namun, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, telah mengemukakan tentang alokasi lima kursi menteri yang diharapkan dalam Kabinet Prabowo-Gibran yang akan datang.

Airlangga menyatakan harapannya dengan mengacu pada prestasi Partai Golkar yang menduduki peringkat kedua dalam perolehan suara pada Pemilu 2024, serta berkontribusi sekitar 25 persen dalam kemenangan pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

Menurut Airlangga, Partai Golkar berhasil meraih kemenangan di 15 dari total 38 provinsi di Indonesia, sebuah prestasi yang signifikan.

Baca juga: Jokowi Mundur! Gibran Rakabuming Calon Kuat Ketua Umum Golkar, Punya Kesamaan Jejak Jusuf Kalla

Atas dasar pencapaian tersebut, Airlangga mengharapkan bahwa Partai Golkar akan diberikan jatah lima kursi menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, apabila pasangan tersebut diumumkan sebagai pemenang dalam Pilpres 2024.
 
"Karena kami (Golkar menang) di 15 dari 38 (provinsi, maka kami kontribusi 25 persen. Nah, kalau 25 persen, bagi-bagi banyak sedikit ya bolehlah."

"Kalau yang kami sebut lima (kursi menteri) itu minimalis," kata Airlangga.

Pernyataan Airlangga itu pun mendapat reaksi dari para elit partai politik lain yang juga mengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

PSI 

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Cheryl Tanzil mengungkapkan partainya saat ini tengah fokus perhitungan suara di KPU.

Cheryl juga menuturkan, jatah menteri merupakan hak prerogatif presiden terpilih.

"Kami masih fokus jaga suara di KPU. Urusan kabinet hak prerogatif presiden," kata Cheryl dihubungi Minggu (17/3/2024).

Demokrat

Senada dengan pihak PSI, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengungkapkan pihaknya juga tengah menunggu hasil perhitungan suara Pileg dan Pilpres 2024 di KPU.

"Setiap partai sah-sah saja menyampaikan aspirasi, termasuk Partai Golkar yang mengajukan proposal 5 kursi menteri di kabinet," kata Kamhar dihubungi Minggu (17/3/2024).

Meski begitu, Kamhar juga mengingatkan proporsi dan pengisi kursi menteri sepenuhnya merupakan menjadi hak prerogatif Prabowo jika menjadi presiden terpilih 2024.

"Jadi, karena saat ini proses rekapitulasi itu masih berlangsung, ada baiknya kita menahan diri menunggu pengumuman resmi KPU," jelasnya.

Ia menegaskan, partainya taat azas, menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo sebagai pimpinan koalisi dan capres yang diusung. 

"Pembicaraan tentang ini tentu saja menunggu hasil pengumuman resmi KPU. Pada saatnya nanti tentu saja ini akan dibicarakan bersama antara presiden terpilih dengan pimpinan partai politik yang tergabung dalam koalisi," kata Kamhar.

"Termasuk terkait konfigurasi dan komposisi koalisi. Namun sekali lagi terkait komposisi kabinet, merupakan hak prerogatif presiden," tegasnya.

PAN

Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi mengungkapkan dirinya enggan komentari Golkar minta jatah 5 menteri jika Prabowo-Gibran menangi Pilpres 2024.

Menurutnya, saat ini PAN dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran tengah menunggu hasil resmi dari KPU. Serta jika ada gugatan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi.

"Soal Partai Golkar saya harus menahan diri tidak mau mengomentari karena itu urusan rumah tangga Golkar sendiri. Kami tidak mau berkomentar," kata Viva Yoga dihubungi Minggu (17/3/2024).

"Kami juga masih menunggu rapat pleno KPU. Jika ada gugatan kita masih menunggu di Mahkamah Konstitusi. Partai Amanat Nasional bersama TKN masih fokus itu," tegasnya.

Viva Yoga mengungkapkan bahwa soal pemilihan menteri nantinya sepenuhnya hak prerogatif presiden terpilih.

"Kalau soal kabinet itu terserah kepada presiden dan wakil presiden saja," jelasnya.(*)