Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Waketum Gerindra: Bisa Lebih

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan partainya ingin mendapatkan jatah lima kursi menteri di kabinet capres nomor urut 2 Prabowo Subianto nanti.

Menurut, Airlangga partainya memiliki kontribusi besar dalam memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Maka itu dia berharap kadernya disediakan ruang yang luas untuk menjadi menteri.

"Saya sampaikan ke Pak Prabowo, kontribusi Golkar ke Pak Prabowo karena kita 15 dari 85 persen [pemilih Golkar memilih Prabowo-Gibran], maka kita kontribusi 25 persen. Jadi kalau 25 persen, kalau bagi-bagi, ya banyak-banyak sedikit boleh lah. Kita sebut 5 [kursi kabinet] itu minimal tapi kalau dihitung proporsi 25 persen room masih banyak," kata Airlangga dalam acara Buka Bersama DPP Partai Golkar di Hotel The Mulia, Nusa Dua, Bali, Jumat (15/3) lalu.

Berdasarkan perolehan sementara rekapitulasi nasional KPU, Partai Golkar secara nasional memegang suara terbanyak kedua setelah PDIP di Pemilu 2024 ini.

Airlangga mengungkapkan tahun ini juga jadi capaian penting Golkar dalam mendukung capres-cawapres.

"Jadi sejarah yang lalu presiden dan capres yang didukung bukan dari Golkar hanya didukung 53 persen. Kita 75-80 persen bahwa memang benar Partai Golkar betul-betul di depan untuk memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran," tambah dia.

Selain itu, Menko Perekonomian itu juga meminta semua kader Golkar tetap mengawal kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf sampai selesai.

"Kita harus jaga supaya sukses dan berikut kita ingin di tahun 2025 begitu tahun anggaran baru pemerintah baru yang terpilih nanti akan menjadi sukses dan perjalanan dengan Pak Presiden hampir semua negara sudah memberikan ucapan selamat termasuk Amerika Serikat," ucap dia.

Sementara Sekjen DPP Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan apa yang disampaikan Airlangga itu hanya harapan saja. Paulus menampik jika Golkar sangat ingin kebagian jatah menteri.

"Ya kami tunggu. Karena itu hak prerogatif dari seorang presiden. Berapa posisi menteri sih yang akan diberikan kepada Partai Golkar. Kami tunggu komunikasi antara ketua (Airlangga) dan presiden terpilih," kata Paulus.

Sedangkan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bisa saja Golkar mendapat jatah 5 menteri seperti yang diminta Airlangga.

Ia yakin Prabowo akan bersikap adil dalam memberikan kursi menteri.

“Jangankan 5, kalau kita nilai kerjanya maksimal mungkin bisa lebih, atau juga sebaliknya,” kata Wakil Ketua DPR RI itu.

Hanya saja, meskipun memilih jajaran menteri dalam kabinetnya adalah hak prerogatif presiden terpilih, Dasco yakin Prabowo akan melibatkan koalisi untuk memilih jajaran kabinet.

“Tentunya untuk masalah kabinet, kita akan apa namanya, bicarakan dengan partai-partai koalisi walaupun itu hak prerogatif presiden,” kata Dasco. “Jadi apa pun itu nanti akan kita putuskan bersama, dan Pak Prabowo jika nanti sudah nanti ditetapkan sebagai presiden terpilih tentunya pertimbangan sendiri,” ujarnya.

Sedangkan Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani meminta pembicaraan mengenai kursi menteri sebaiknya dibahas setelah pengumuman resmi hasil Pilpres dari KPU.

"Karena saat ini proses rekapitulasi itu masih berlangsung, ada baiknya kita menahan diri menunggu pengumuman resmi KPU," katanya.

Kamhar menilai sah-sah saja setiap partai menyampaikan aspirasi, termasuk Golkar yang mengajukan proposal 5 kursi menteri di kabinet. Namun, terkait jabatan menteri, menurutnya lebih baik diserahkan kepada presiden terpilih.

"Ini sepenuhnya menjadi hak prerogatif Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih jika hasil rekapitulasi nasional real count Pilpres telah ditetapkan KPU pada 20 Maret mendatang," sambungnya.

Demokrat, tambah Kamhar, taat asas dan menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo sebagai pimpinan koalisi dan capres yang diusung.

"Pada saatnya nanti tentu saja ini akan dibicarakan bersama antara Presiden terpilih dengan pimpinan partai politik yang tergabung dalam koalisi, termasuk terkait konfigurasi dan komposisi koalisi," lanjut Kamhar.(tribun network/frs/igm/dod)