Inilah Pekerjaan Mahfud MD Jika Tak Dilibatkan Lagi di Pemerintahan: Saya Mau Apa?

TRIBUN-TIMUR.COM - Rencana Mahfud MD jika kalah di Pipres 2024 dan tak lagi dipakai di pemerintahan Prabowo - Gibran.

Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD ternyata sudah punya rencana baru setelah dinyatakan tumbang di Pilpres 2024.

Pekerjaan yang akan digeluti Mahfud MDA yakni kembali menulis dan mengajar apabila tidak lagi menjadi bagian dari pemerintahan.

Rencana Mahfud itu disampaikan menjawab pertanyaan warga terkait kontribusi yang dapat ia berikan kepada para eksil bila sudah tidak berada di pemerintahan.

"Saya mau apa? Ya saya seperti dulu bisa menulis, masih bisa mengajar dan sebagainya, masih bisa memberi pendapat saran-saran terhadap pemerintah," kata Mahfud di Blok M PLaza, Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Namun demikian, Mahfud menilai kontribusinya tersebut hanyalah bagian kecil dibandingkan kontribusi yang sudah diberikan oleh rakyat Indonesia lewat peristiwa Reformasi tahun 1998 lalu.

Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini berpandangan, rakyat punya jasa besar karena menumbangkan Orde Baru bukanlah hal yang mudah.

"Kontribusi ini diberikan oleh rakyat Indonesia melalui reformasi yang dengan gagah berani pada waktu itu menumbangkan rezim otoriter, yang pada waktu itu tidak terbayangkan," kata Mahfud.

Mahfud menuturkan, setelah Orde Baru runtuh, pemerintahan di era Reformasi pun membuat kebijakan-kebijakan yang antidiskriminasi, misalnya menghapus screening terhadap mereka yang dianggap terafiliasi Partai Komunis Indonesia (PKI).

Para terduga PKI yang mendekam di tahanan juga dibebaskan satu per satu.

Bahkan pemerintah kini mempersilakan para eksil yang terjebak di luar negeri karena dituduh PKI, untuk kembali ke Tanah Air.

Menurut Mahfud, hal yang penting diupayakan untuk masa depan adalah membangun negara yang demokratis dan konstitusional agar tidak ada lagi kebijakan-kebijakan yang diskriminatif.

"Artinya apa, kedaulatan rakyat itu harus seiring dengan kedaulatan hukum. Kadang kala kalau hukum dibelok-belolkan itu berbahaya.

Kadang kala hukum itu bisa dijadikan alat oleh kekuasaan untuk sewenang-wenang, tapi bisa dijadikan alat untuk membangun kesejahteraan," kata dia.

Seperti diketahui, Mahfud sudah tidak lagi menjadi bagian dari pemerintahan setelah memutuskan mengundurkan diri dari jabatan menko polhukam, beberapa saat sebelum Pemilu 2024 lalu.

Mahfud yang mencalonkan diri sebagai wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo pun diprediksi tidak memenangkan Pemilihan Presiden 2024 merujuk hasil hitung cepat sejumlah lembaga.

Tak ada kepentingan di MK

Mahfud MD yakin tidak akan ada konflik kepentingan dalam sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) meski ia merupakan mantan ketua MK.

Mahfud menegaskan, statusnya sebagai mantan ketua MK tidak akan menciptakan konflik kepentingan karena di persidangan nanti ia hadir sebagai pemohon, bukan hakim MK yang memutus perkara.

"Enggak (ada konflik kepentingan), karena saya bukan hakimnya. Sekarang saya enggak punya konflik kepentingan karena sekarang saya prinsipal," kata Mahfud di Blok M Plaza, Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Mahfud pun yakin sengketa hasil Pilpres 2024 di MK bakal berjalan lancar dan bakal rampung tepat waktu meski kemungkinan akan ada dua gugatan yang dilayangkan.

Sebab, menurut dia, gugatan yang diajukan ke MK kurang lebih memiliki pokok persoalan yang sama, yakni menduga Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan sejumlah kesalahan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

"Tinggal beda tempat, beda angka, beda apa gitu, tapi pokok masalahnya gitu, dugaan kesalahan KPU di dalam menyelenggarakan dan membuat keputusan-keputusan, kan masalahnya sama 1 dan 3," ujar Mahfud.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) ini juga mengeklaim bahwa pihaknya sudah menyiapkan sejumlah pengacara untuk bertarung di MK.

"Banyak yang sudah daftar itu dari berbagai daerah dari berbagai profesi pengacara tapi untuk apa terlalu ramai-ramai ya, tapi banyak juga ya kita suruh ikut aja nanti kalau mau ikut," kata dia.

Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mengaku tengah mengumpulkan bukti-bukti dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang akan diajukan dalam sengket hasil pilpres.

“Banyak sekali bukti yang sudah kita kumpulkan. Selain C1 yang kita sudah dapatkan dari begitu banyak TPS, tentu kita punya bukti-bukti yang lain yang kita kumpulkan dan jumlahnya ratusan, ribuan bukti-bukti,” kata Ketua Tim Demokrasi Keadilan (TDK) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Rabu (13/3/2024).

Menurut Todung, pihaknya bukan hanya sibuk mengumpulkan bukti tertulis, tetapi juga menyiapkan saksi fakta dan ahli yang nantinya dihadirkan dalam persidangan di MK. (*)