PKS Kasian ke Prabowo ! PSI Usulkan Jokowi Jadi Ketua Koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

TRIBUN-TIMUR.COM - Presiden Jokowi diusulkan PSI jadi Ketua Koalisi Partai Pemerintahan Prabowo-Gibran mendapatkan sindiran keras dari PKS.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik usulan yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Wakil Ketua Dewan PSI, Grace Natalie, mengungkapkan pendapatnya bahwa Presiden Jokowi seharusnya menjadi sosok yang mengemban peran di atas semua partai.

Menurut Grace, Jokowi memiliki potensi untuk menjadi pemersatu dan penengah dalam menjalankan kepentingan dari berbagai partai politik.

Namun, Juru Bicara PKS, Muhammad Iqbal, menilai usulan yang dilontarkan oleh PSI tidaklah logis.

Ia menyatakan bahwa usulan tersebut berpotensi merusak tatanan demokrasi yang ada.

"Jadi menurut kami itu adalah usulan yang merusak demokrasi kita dan tidak logis," kata Iqbal dalam keterangannya, Selasa (12/3/2024). 

Baca juga: Jokowi Kalah Telak, Kekayaan 2 Caleg Terpilih DPRD Sulsel Capai Rp100 Miliar

Menurut Iqbal usulan itu tidak mencerminkan cita-cita bangsa. 

"Saya kira itu adalah statement yang menurut kami tidak sesuai dengan suasana dan cita-cita kita."

"Karena kalau presiden sudah selesai masa jabatannya dia akan menjadi rakyat biasa, kecuali dia menjadi pimpinan partai politik yang memenangkan pemilu pada periode itu," ujar Iqbal. 

Menurut Iqbal, jika usulan tersebut direalisasikan, akan terbentuk ketergantungan pada satu tokoh pemimpin.

Baginya, hal tersebut dapat menjadi contoh yang buruk bagi praktik demokrasi di masa yang akan datang.
 
"Tentu saja ini akan menjadi bentuk praktik buruk demokrasi, karena sesungguhnya kepala negara atau kepala pemerintahan dan seorang presiden dia harusnya menginginkan bangsa ke depan ini tanpa dirinya."

"Karena sesungguhnya, ketergantungan terhadap sosok pemimpin itu tidak baik di negara demokrasi," katanya. 

Iqbal pun berharap demokrasi Indonesia bisa berjalan dengan baik tanpa ada bayang-bayang berlebihan dari seorang mantan presiden. 

"Biarkan nanti yang menjadi presiden menjalankan sesuai dengan potensinya tanpa ada bayang-bayang mantan presiden," pungkasnya.