Chaidir Syam Bupati Maros, Anak Jadi Ketua DPRD Geser Posisi Golkar

Meski masih tersisa delapan kecamatan, namun ia tetap optimis bisa menyelesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan KPU RI.

"Kalau target semoga kita bisa selesai besok.

Untuk antisipasinya, kami belum tahu progres jika tak selesai di kita, mungkin bisa ditanyakan di bagian teknis," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Maros, Sufirman mengatakan perdebatan saat proses rekap seringkali dipicu akibat kesalahan rekapitulasi tingkat bawah.

"Memang kejadiannya itu bukan di Kabupaten, tapi pada rekap berjenjang dari bawah, misalnya pengisian kolom jumlah pemilih perempuan yang tertukar dengan laki-laki, walaupun jumlahnya sebenarnya tetap sama," ujarnya.

Selain itu, juga adanya perbedaan C hasil juga membuat proses rekapitulasi semakin alot.

"Ada beberapa C Hasil yang diupload di info pemilu yang berbeda dengan dokumentasi hasil pengawasan kami di Bawaslu.

C hasilnya sama, cuma ada belum sempurna perhitungannya tapi sudah diupload," terangnya.

Ia menyebutkan maski tidak mempengaruhi perolehan suara caleg, namun hal ini namun cukup membuat orang ragu terhadap hasil perhitungan tersebut.

PAN klaim amankan 12 kursi

Tiga dari 10 partai politik yang menduduki kursi DPRD Kabupaten Maros periode 2019-2024 diprediksi meraih peningkatan perolehan jumlah kursi.

Hasil Real Count KPU DPRD Maros per 24 Februari 2024 pukul 22.30 Wita, Partai Amanat Nasioanal (PAN) meraih  31,57 persen suara.

Ketua DPD PAN Maros, Chaidir Syam menyebut dari penghitungan suara internal yang dikantonginya sudah ada 10-12 kursi.

Meningkat 100 persen dari pemilu sebelumnya yang hanya memperoleh enam kursi.

“Hitungan diinternal kami semoga PAN bisa meraih 10-12 kursi,” katanya.

Kemudian, Demokrat meraih 6,11 persen suara dengan perkiraan dua kursi.

Juga meningkat 100 persen dari pemilu sebelumnya yang hanya berhasil mendudukkan satu kadernya.

Ketua DPD Demokrat Maros Sabir bersyukur dengan penambahan kursi tersebut.

“Alhamdulillah kami sangat bersyukur, ada peningkatan 100 persen, di Dapil 1 satu kursi dan Dapil 5 juga 1 kursi,” sebutnya.

Kemudian PKS yang berhasil memperoleh 8,05 persen suara dengan perkiraan tiga kursi.

Juga mengalami peningkatan 50 persen dari pemilu sebelumnya yang hanya berhasil memperoleh dua kursi.

Sekretaris PKS, Mustari mengatakan saat ini PKS telah mengamankan tiga kursi.

“Satu kursi lagi di dapil 6, kami masih ada harapan berdasarkan perhitungan internal kami,” katanya.

Total suara yang masuk saat ini sudah mencapai 14.000 suara.

“Itu belum termasuk Mandai dan Simbang yang sementara masih rekapitulasi,” tutupnya.

Kemudian ada empat parpol yang perolehan kursinya anjlok di Pileg 2024, yakni Golkar dengan perolehan 18,84 persen suara dengan prediksi enam kursi. 

Turun dari Pemilu sebelumnya yang berhasil memperoleh tujuh suara dengan posisi ketua DPRD Maros.

Hanura dengan 2,79 persen, pada pemilu sebelumnya meraih empat kursi kini diprediksi hanya mampu mendudukkan satu kadernya.

Nasdem memperoleh  10,76 persen suara, pada pemilu sebelumnya merah lima kursi kini diprediksi hanya  mampu mendapatkan empat kursi.

PKB, yang sebelumya mendapat empat kursi, saat ini diprediksi hanya mampu meraih tiga kursi dengan total perolehan 5,48 persen suara.

Kemudian dua parpol mampu mempertahankan perolehan jumlah kursinya yakni, Gerinda tiga kursi dan PBB satu kursi.

Sementara PPP terancam kehilangan dua kursinya di DPRD Maros.

Chaidir Syam Lebihi Target

Ketua DPD Partai PAN Maros, Chaidir Syam mengatakan PAN bisa meraih 10 kursi dalam Pileg 2024 nanti.

"Sekarang jumlah kursi kita itu hanya 6, mudah-mudahan bisa mencapai 10 kursi di Pileg mendatang," katanya saat ditemui, Jumat (26/8/2022).

Ia juga menargetkan bisa meraih kembali kursi pimpinan DPRD Maros.

"Taget kita insyahallah PAN bisa meraih kursi terbanyak dan mengembalikan kejayaan seperti pada 2019 yang lalu, dimana kita memengang posisi Ketua DPRD," tuturnya.

Oleh karena itu, pihaknya mulai melakukan penjaringan untuk mencari kader milenial untuk mewakili PAN bersaing di Pileg mendatang.

"Insyaallah akan lahir caleg-caleg milenial yang akan membertikan kekuatan besar untuk partai PAN,"sebutnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga masih melakukan penguatan kepada enam kader yang saat ini duduk di DPRD Maros.

"Anggota Legislatif yang 6 ini masih andalan, seperti Dapil 1 Amri Yusuf, Dapil 2 Andi Rijal, Dapil 3 Andi Welli dan Syamsuddin, Dapil 4 Haeriah Rahman, Dapil 5 Amril," katanya.

Ia mengatakan kader yang akan dipilih untuk maju harus memenuhi beberapa persyaratan.

Seperti memiliki nilai elektoral, elektabilitas dan popularitas yang tinggi.

"Pertama sesuai aturan, secara penilaian internal, dia punya nilai elektoral, elektabilitas dan popularitas yang bagus, kita akan nilai itu melalui penjaringan yang dilakukan diseluruh kecamatan," ujarnya.

Selanjutnya, memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu mengawal suara rakyat.

"Mudah-mudahan PAN bisa mendudukkan calon anggota legislatif yang punya kemampuan, kita tidak mau anggota PAN hanya datang, duduk dan diam saja di DPRD, tapi punya kapasitas dan kapabilitas untuk mengawal aspirasi rakyat," terangnya.

Chaidir menuturkan, persiapan yang dilakukan ini untuk memastikan PAN mampu bersaing dengan partai lainnya.

"Semua partai merupakan teman bersaing, namun memang ada beberapa partai yang saat ini posisinya cukup kuat, seperti Golkar, Nasdem, Hanura dan Gerindra," ucapnya.

Dirinya sebagai kepala daerah pun mengaku akan tetap bersikap profesional dan netral dalam mengahadapi Pileg.

Namun sebagi Ketua DPD PAN, ia berharap caleg yang diusung PAN bisa lebih mendekatkan diri kepada masyarakat.

"Yang utama saat ini bagaimana calon -calon ini bisa turun dan mendekati masyarakat dan berbuat untuk masyarakat, itu saja yang sering kami himbau kepada masyarakat," tuturnya.(*)

Disclaimer:

1. Publikasi Form Model C/D Hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan untuk memudahkan akses informasi publik.

2. Penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (*)