Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Hak Angket

Ternyata Jusuf Kalla Hanya Disuruh Bertemu Megawati, PDIP Ungkap Fakta Baru

JK diminta menjadi jembatan komunikasi dengan kubu pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Editor: Ansar
Kolase Tribun-timur.com
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dikabarkan akan bertemu dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK). 

Padahal tiga fraksi lain yakni PKS, PKB, dan PDIP telah menyampaikan usulan hak angket dalam rapat tersebut melalui interupsi yang disampaikan kepada pimpinan sidang, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Taufik menyatakan NasDem tidak menyampaikan dukungan dalam sidang karena dukungan mereka terhadap hak angket sudah cukup jelas.

“Bagi kita yang terpenting adalah langkah konkritnya,” ujar pria yang akrab disapa Tobas Taufik. 

Dia mengatakan dukungan sudah disampaikan secara resmi oleh Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim dalam pernyataan sikap bersama Sekjen PKB dan PKS beberapa waktu lalu.

Maka dari itu, kata Taufik, pernyataan dukungan dari NasDem di rapat paripurna DPR hanya akan menjadi pengulangan.

Tobas pun mengatakan dukungan untuk hak angket yang disampaikan fraksi lain dalam rapat paripurna hari ini sudah mewakili sikap Partai NasDem.

“Karena sudah jelas, maka tidak perlu kita ulang kembali dalam interupsi di paripurna,” ucap Taufik.

Ia juga menegaskan saat ini komunikasi informal pematangan hak angket dengan Fraksi PDIP sedang berjalan.

Tobas menyebut PDIP adalah kunci dalam rencana hak angket di parlemen karena merupakan fraksi dengan kursi terbanyak. NasDem menunggu dan menghormati langkah PDIP selanjutnya.

"Karena mereka yang mengawali usulan hak angket ini dan juga sebagai fraksi terbesar dan kita menghormati, ya kita menunggu juga kesiapan PDI Perjuangan," ujar dia.

Namun andai PDIP balik badan, Tobas memastikan NasDem tetap akan mendukung
usulan hak angket.


Meski dia belum dapat memastikan kapan usulan hak angket itu akan disampaikan.

"Substansinya harus kuat termasuk juga alasan-alasannya misalnya pelanggaran UU mana yang terjadi, kebijakan apa yang mau kita selidiki, atau penyalahgunaan anggaran mana yang selama ini terjadi, itu yang harus kita pastikan termuat dalam pengajuan hak angket kita," ucap Tobas.

Di sisi lain politikus PDI Perjuangan (PDIP), Arteria Dahlan mengatakan pihaknya masih menunggu arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal pengajuan hak angket kecurangan Pemilu 2024.

Arteria mengatakan setiap kader PDIP yang menjadi anggota DPR RI merupakan petugas partai.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved