Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Dinas DLH Bongkar Bobroknya Kinerja Kepala BPKAD Bone, Ada Apa?

Dray sapaan akrabnya mengatakan padahal DLH selalu dituntut oleh Pemkab Bone untuk memberikan pelayanan yang maksimal.

Penulis: Wahdaniar | Editor: Saldy Irawan
TRIBUN-TIMUR.COM
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis DLH), Dray Fibrianto 

TRIBUNBONE.COM, BONE- Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) , Dray fibrianto mengungkapkan kekecewaannya kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Bone. 

Karena anggaran sebesar 25 persen dipotong, padahal melalui DLH Kabupaten Bone mendapatkan piala adipura setelah 16 tahun menanti. 

"25 persen anggaran kami tiba-tiba mau dipangkas. Kami khawatir apakah cukup sampai akhir tahun nanti" ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (08/03/2024). 

Ia juga mengatakan padahal sebelumnya pihaknya meminta penambahan anggaran sebesar 2,5 milyar untuk perbaikan Tempat Pembuagan Akhir (TPA) di Desa Passippo Kecamatan Palakka. 

"Saya tanya ke kasubag jangan dikasih kalau menelfon keuangan. Kalau memamg harus direfocusing sekalian kasih semua anggaran. Biar kita tidak kerja, tidak ada lagi tuntutan" ujarnya. 

Dray sapaan akrabnya mengatakan padahal DLH selalu dituntut oleh Pemkab Bone untuk memberikan pelayanan yang maksimal. 

"Kita selalu dituntut untu pelayanan yang bagus, ini kita baru saja dapatkan piala Adipura yang sussah didapat, tapi langsung anggaran kami yang mau dipotong" ujarnya.
 
Padahal saat ini pihaknya tengah memperjuangakan kenaikan upah untuk satgas kebersihan dan perbaikan TPA di Pasippo. 

Sementara itu, Kabid Anggaran BPKAD Kabupaten Bone, Idrus mengatakan pemangkasan anggaran belum dilakukan. 

Namun, dia mengaku memang mendapatkan petunjuk juknis di PMK 110 bahwa pemotongan bisa dilakukan bilamana ada tunggakan BPJS di bidang kesehatan. 

"Disitu disampaikan berdasarkan PMK 110, untuk penggunaan DAU Eamarking bidang kesehatan, pendidikan,pekerjaan umum, dan kelurahan. Untuk bidang kesehatan 25 persen digunakan untuk membayar tunggakan berjalan." ujarnya. 

Pemkab Bone punya tunggakan ke BPJS Kesehatan di tahun 2023. Dan sudah dilakukan monitoring dan evaluasi dengan Kemenko PMK, Keungan dan Kemendagri. 

Kegiatan tersebut diikuti oleh 18 kabupaten atau kota. 

"Makanya saya undang 7 OPD untuk memastikan bahwa anggaran ini yang akan dipotong. Cuman sampaikan juga ke kadisnya dan 25 persen ini keseluruhan, bukan hanya DLH" ujarnya.(*)

Sumber: Tribun Timur
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved