JPPR Sulsel Minta Evaluasi Rekrutmen Penyelenggara Pemilu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pelaksanaan Pemilu 2024 menyisakan sekelumit masalah.

Diantaranya terkait penyelenggara pemilu sendiri.

Hal ini jadi sorotan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sulsel dalam diskusi 'Menelisik Problem Pemilu 2024' di Cafe Lorong, Makassar, Rabu (6/3/2024) malam.

Koordinator JPPR Sulsel Nurlira Goncing melihat ada proses rekrutmen yang tidak berjalan mulus.

Hasilnya terlihat dari penyelenggara tingkat kecamatan hingga TPS.

"Pemilu 2019 pelanggara pemilu kebanyakan lebih ke aktor atau pemain dalam hal ini kontestan," jelas Nurlira.

Baca juga: Persiapan PSU Komisoner KPU Luwu Bimtek Petugas KPPS 06 Desa Pongko

"Hari ini di 2024 bukan hanya kontestan bermasalah, tapi penyelenggara pemilunya," lanjutnya.

Nurlira mempertanyakan bagaimana KPU mempersiapkan penyelenggara tingkat kecamatan maupun TPS.

Sebab hasil bimtek dinilai belum mampu mengedukasi sepenuhnya.

Ragam kasus ditemukan Nurlira saat mengawasi pemilu 14 Februari lalu.

Misalkan, Nurlira banyak mendapat petugas TPS tak paham tugasnya.

"Banyak ptps tinggal duduk liat handphone. Sempat saya tegur itu, karena ada beberapa saksi diluar yang berani masuk kedalam tunjuk-tunjuk itu KPPS," jelas Nurlira.

"Bahkan ada PTPS bertanya regulasi ke saya. Saya bilang buka saja instagram bawaslu," lanjutnya.

Nurlira juga mengaku banyak mendapat penyelenggara yang masuk dalam tim pemenang peserta pileg.

Baca juga: Ketua KPU Maros Tunggu Transferan Sebelum Bayar Uang Tranportasi Bimtek KPPS

Selain itu, Nurlira menyoroti pola pikir penyelenggara.

Sebab masih tertanam stigma 'masih belajar' dalam menjalankan tugasnya.

Padahal perannya begitu vital dalam menjalankan pemilu.

Nurlira pun mengingatkan kondisi ini harus jadi bahan evaluasi ke depan.

Mulai dari proses rekrutmen sampai bimtek bagi penyelenggara.

"Proses rekrutmen KPPS PTPS harus dibenahi jangan asal merekrut saja," tutupnya.(*)