Rp3,27 Miliar Digelontorkan Beli Baju Dinas 85 Anggota DPRD Sulsel 2024-2029, Ada Pin Emasnya?

TRIBUN-TIMUR.COM - Sebanyak 85 Anggota DPRD Sulsel terpilih periode 2024-2029 bakal mendapat baju dinas seharga total Rp1,7 miliar.

Saat ini proses Pemilu 2024 termasuk Pileg DPRD Sulsel masih dalam tahap penghitungan suara, tapi sudah ada gambaran 85 Caleg yang berpotensi memenangkan kursi.

Setelah tahapan Pemilu 2024 rampung rencananya 85 anggota DPRD Sulsel akan dilantik pada September atau Oktober.

Jelang pelantikan ini, Pemprov Sulsel melalui Sekretariat DPRD Sulsel sudah menganggarkan sejumlah kebutuhan untuk 85 anggota DPRD terpilih.

Salah satunya yakni penganggaran belanja baju dinas.

Dilansir dari laman sirup.lkpp.go.id pada, Rabu (6/3/2024), Sekretariat DPRD Sulsel menganggarkan Rp1.746.245.000 untuk tiga jenis pakain dinas anggota DPRD Sulsel.

Pertama yakni Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD senilai Rp1.049.920.000.

Baca juga: Caleg Artis DPR RI Anisa Bahar Habiskan Rp5 Miliar Tapi Kalah, Saingannya Gelontorkan Rp20 Miliar

Kedua, Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) senilai Rp374.000.000.

Dan ketiga, Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) Rp182.750.000.

Berikutnya yakni Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) seharga Rp140.250.000.

Lalu, Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) Rp374.000.000.

Terakhir yakni Belanja Pakaian Adat Daerah Rp1.157.360.000.

Jadi totalnya mencapai Rp3.277.605.000 miliar.

Anggaran yang digunakan yakni APBD Sulsel untuk Juni 2024.

Bandingkan Baju Dinas Anggota DPRD Sulsel 2019-2024

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan menganggarkan dana Rp 2,45 miliar untuk acara pelantikan beserta pakaian dan pin emas 85 legislator terpilih periode 2019-2024.

Anggaran Rp 2,45 miliar itu terbagi untuk empat item belanja pakaian dinas harian (PDH), pakaian sipil harian (PSH), pakaian sipil resmi (PSR), serta pakaian sipil lengkap (PSL) dilengkapi atribut pin emas.

Pengadaan pakaian dan pin emas anggota DPRD Sulsel terpilih 2019-2024 ini dilelang dan dimenangkan oleh CV Harapan yang berdomisili di Kota Makassar.

Pengadaan pakaian untuk legislator DPRD Sulsel termurah sebesar Rp 187 juta untuk pakaian dinas harian lengan panjang spesifikasi wol disebut setara Giorgio Armani dan masing-masing legislator dapat satu pasang pakaian seharga Rp 2,2 juta.

Pagu untuk belanja pakaian sipil harian (PSH) spesifikasi wol setara merek Hermes sebesar Rp 467,5 juta.

Masing-masing anggota DPRD mendapat PSH senilai Rp 2,75 juta.

Terdapat pula pakaian sipil resmi seharga Rp 233 juta lebih yang masing-masing legislator mendapat satu pasang dengan harga Rp 2,75 juta.

Pagu terbesar pada belanja pakaian berlaku untuk pakaian sipil lengkap, yakni Rp 1,5 miliar lebih.

Pagu ini terdiri atas belanja 85 pasang pakaian wol setara merek Gucci, yang masing-masing seharga Rp 4,95 juta.

Baca juga: 3 Caleg Petahana DPRD Sulsel Dapil 2 Ditumbangkan Pemuda 23 Tahun Anak Raja Minyak Makassar

Pada pagu ini juga terdapat anggaran belanja tiga macam pin emas 23 karat bagi setiap legislator.

Masing-masing pin anggota DPRD 3 gram senilai total Rp 318 juta lebih, pin anggota DPRD 5 gram senilai Rp 191 juta lebih, serta pin Phinisi 10 gram dengan anggaran Rp 637,5 juta.

Sedangkan untuk anggaran pelantikan 85 legislator Sulsel terpilih 2019-2024 ini yang akan dilaksanakan pada bulan September mendatang dianggarkan sebesar Rp 200 juta.

Anggaran pelaksanaan yang akan dihadiri seribuan tamu undangan sudah termasuk makan, minuman dan dekorasi.

Tingginya nilai anggaran pakaian para anggota dewan yang akan dilantik tersebut menuai kritik berbagai pihak.

Salah satunya, Komisi Pemantau Legislatif (Kopel) yang mengkritik anggaran pakaian mewah untuk anggota DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) periode 2019-2024 yang mencapai Rp 2,45 miliar.

Wakil Direktur Kopel Sulawesi, Herman yang dihubungi, Kamis (20/6/2019), mengatakan, anggaran pakaian dan pin anggota DPRD Sulsel yang baru sangat berlebihan dan terbilang mewah.

Seharusnya, anggaran atribut dan pakaian anggota DPRD Sulsel bisa lebih efisien dengan tidak menggunakan pin dari bahan emas dan pakaian menggunakan merek dalam negeri.

 “Memang atribut atau pin anggota DPRD itu harus ada seperti yang telah diatur dalam tata tertib dan protokoler, tapi tidak mesti terbuat dari bahan emas dan bisa menggunakan bahal lainnya. Begitu juga dengan pakaian dinas harian, sampai pakaian dan sepatu olahraga tidak mesti menggunakan merek luar negeri dan bisa menggunakan merek dalam negeri,” katanya.

Dengan menggunakan bahan pin bukan dari emas dan pakaian merk dalam negeri, lanjut Herman, tentunya penggunaan anggaran bisa lebih efisien tidak sesuai dengan anggaran Sekretariat Dewan yang dianggarkan.

 “Di situlah letak responsif anggota DPRD, tidak mesti menyetujui atau menerima hal-hal yang berbau kemewahan berbagai merek yang telah ditentukan oleh mereka dalam pembahasan anggaran. Karena responsif pemilih anggota DPRD itu mayoritas masyarakat kalangan menengah ke bawah. Tinggal sebenarnya anggota DPRD ini mau menggunakan atau tidak pakaian merek dalam negeri dan pin yang bukan dari bahan emas,” tandasnya.(*)