Mantan Ketua DKPP RI Muhammad Alhamid: PSI Partainya Jokowi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof Muhammad Alhamid, mengungkapkan pandangannya terkait lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Pemilu 2024. 

Menurut Prof Alhamid, lonjakan suara PSI yang signifikan di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan adanya upaya untuk dipaksakan lolos ambang batas parlemen sebesar 4 persen. 

Dia mengungkapkan bahwa kemungkinan hal ini akan terjadi.

Sebab, ada keterkaitan Ketua PSI, Kaesang Pangarep, dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Di mana Kaesang Pangarep merupakan putra mahkota Jokowi yang saat ini pemegang kekuasaan.

Menurutnya, karena Kaesang Pangarep adalah anak dari Presiden Jokowi, maka PSI dianggap sebagai partainya Jokowi.

"PSI adalah partainya Jokowi. PSi akan dilaksanakan lolos ambang batas parlemen," kata Prof Alhamid dalam bedah buku karya Prof Dr Faisal Abdullah di Kampus Unhas, Selasa (5/3/2024) siang.

Guru besar Fakultas Hukum (FH) Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Dr Faisal Abdullah sendiri tengah membedah buku berjudul "Hak Angket dalam Sistem Ketenagakerjaan Indonesia".

Dalam konteks ini, Prof Alhamid menilai bahwa akhir-akhir ini PSI memiliki keunggulan dalam meloloskan diri dalam Pemilu 2024. 

Kenaikan perolehan suara yang mencapai 3.13 persen lantaran diduga terjadi penggelembungan suara perolehan hasil pemilu.

Dalam diskusi bedah buku ini, Prof Alhamid menilai momen yang sangat tepat dilaksanakan.

Mengingat, saya ini tengah bergulir wacana usulan hak angket terkait hasil Pilpres 2024.

"Buku terkait hak angket ini bagus karena kita sudah melewati kajian akademik," tandasnya.

Adapun pemantik diskusi ialah Dr Adi Suryadi Culla, Dosen dan Praktis Hukum Hartono Tasir Irwanto, dan Pengamat Politik sekaligus mantan Komisioner KPU Makassar, Endang Sari.

Adi Suryadi Culla mengaku telah membaca buku karya Prof Dr Faisal Abdullah.

Dia menyatakan bahwa momen waktu bedahnya sangat tepat. 

Diskusi tersebut bertepatan dengan sidang DPR RI yang sedang berlangsung.

Dalam komentarnya, Adi Suryadi Culla menekankan bahwa keputusan terkait hak angket dalam konteks ketenagakerjaan sangat bergantung pada keputusan para partai politik. 

Ia menyatakan harapannya bahwa diskusi ini dapat menjadi referensi yang berharga jika usulan hak angket diusulkan dalam waktu dekat.

"Kalau kita bicara tentang peluang pengajuan hak angket DPR, sangat penting kesepakatan dan kekompakan antara partai politik," kata Adi Suryadi Culla.

Menurutnya, jika partai politik tidak sepakat atau tidak kompak, maka wacana hak angket tersebut mungkin tidak akan menjadi kenyataan. 

Namun, jika terdapat kesepakatan di antara partai politik, maka hak angket tersebut bisa saja terjadi.

Adi Suryadi Culla juga menyoroti faktor penting lainnya dalam konteks makro, yaitu struktur politik.

Sebab untuk mengusulkan hak angket terhadap hasil Pilpres 2024, sangat bergantung pada struktur politik yang ada saat itu.

Komentar Adi Suryadi Culla ini menggarisbawahi kompleksitas dan relevansi diskusi mengenai hak angket dalam konteks ketenagakerjaan Indonesia.

Utamanya dalam hubungannya dengan dinamika politik yang sedang berlangsung. (*)