Bedah Buku Karya Prof Faisal Abdullah: Hak Angket dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Guru besa Fakultas Hukum (FH) Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Dr Faisal Abdullah membedah buku berjudul "Hak Angket dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia".

Acara tersebut diadakan di Laboratorium Moot Court Dr Harifin A Tumpa, FH Unhas, Selasa (5/3/2024) pagi.

Dihadiri oleh para akademisi, pakar hukum, pengamat politik serta mahasiswa.

Dalam presentasinya, Prof Faisal Abdullah menjelaskan pentingnya pemahaman tentang hak angket dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia. 

Bedah buku mengenai hak angket ini menjadi sangat relevan dengan momen dimulainya sidang anggota DPR-RI.

Sebab, isu-isu yang dibahas dalam buku tersebut berkaitan langsung dengan regulasi dan kebijakan ketatanegaraan yang mungkin dibahas dalam sidang DPR.

Isu yang muncul adalah dugaan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hal ini masih menjadi perdebatan di DPR RI.

"Ini mungkin secara kebetulan karena bedah buku ini bertepatan wacana penggunaan hak angket DPR RI," kata Prof Dr Faisal Abdullah.

Baginya, publik tengah menantikan keseriusan DPR RI dalam menggulirkan hak angket setelah setelah lama melemparkan wacana.

Prof Faisal Abdullah menjelaskan konsep hak angket dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, menyoroti perannya dalam pengawasan DPR.

Diskusi ini juga mempertimbangkan tantangan praktis dalam implementasi hak angket di lapangan.

"Sebagai calon anak hukum, harus tahu segala aturan, jangan pernah ada kekosongan," tandasnya.

Adapun pemantik diskusi ialah Dr Adi Suryadi Culla, Dosen dan Praktis Hukum Hartono Tasir Irwanto, dan Pengamat Politik sekaligus mantan Komisioner KPU Makassar, Endang Sari.

Adi Suryadi Culla mengaku telah membaca buku karya Prof Dr Faisal Abdullah.