Rakor Pendapatan Pemkot Makassar, Danny Pomanto Instruksi Kejar PAD Rp 2 Triliun

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Makassar menuju Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp2 triliun lagi-lagi menjadi penekanan Wali Kota Makassar Danny Pomanto.

Kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pendapatan lingkup Pemkot Makassar diharapkan untuk memaksimalkan sumber-sumber pendapatan. 

Hal itu disampaikan Danny Pomanto melalui zoom meeting saat menutup rapat koordinasi (rakor) pendapatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang berlangsung di Hotel The Stones Bali, Kamis (22/2/2024). 

Pada momentum itu, Danny mendorong  seluruh OPD untuk menerapkan inovasi-inovasi guna meningkatkan pendapatan. 

Menurutnya, kota dunia diukur dari seberapa besar PAD nya. 

Apalagi, pendapatan merupakan inti dari sebuah kerja-kerja secara sistematis, profesional dari sebuah birokrasi. 

Lanjut Danny Pomanto, bagi Pemkot Makassar pendapatan adalah hal paling utama. Sementara persoalan belanja daerah adalah hal yang kedua. 

“Kalau belanja tidak memerlukan skill yang tinggi untuk menghabiskan uang. Tapi justru profesionalisme yang tinggi, integritas yang tinggi. Itu semua sangat dibutuhkan untuk menaikkan pendapatan,” ujarnya. 

Danny menegaskan, tidak ada satu pun kota yang menetapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)nya seperti Kota Makassar yakni Rp2 triliun. 

Danny mengungkapkan posisi terakhir PAD berada di angka Rp1,5 triliun pada tahun 2023.

Menurutnya, ini pencapaian yang sudah cukup, tetapi masih ada pekerjaan rumah yang harus diwujudkan ke depannya. 

Khusus 2024, tentunya dengan target Rp2 triliun itu sebuah target yang harus membutuhkan kerja-kerja detail di setiap OPD pendapatan atau retribusi di lingkup Pemkot Makassar.

“Semua itu adalah sebuah hulu dan hilirisasi pendapatan kita untuk mengintensifkan pendapatan kota Makassar menuju Rp2 triliun. Saya harap seluruh OPD serius untuk menetapkan atau memberikan dari program-program yang telah direncanakan oleh Bapenda terkait soal pendapatan,” tuturnya. 

Danny juga menambahkan persoalan retribusi masih banyak memerlukan backup regulasi yang lebih lengkap.

Disinsentif dan insentif, dalam aturan-aturan Pemkot Makassar, sudah perlu ditegakkan.