Langsung Kerja Usai Dilantik, Pj Bupati Luwu Muh Saleh Bakal Cek APBD dan Program Prioritas

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Muh Saleh resmi menjabat Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Luwu.

Muh Saleh dilantik bersama Andi Bataralifu sebagai Pj Bupati Wajo.

Pengambilan sumpah dilakukan di Rujab Gubernur Sulsel pada Rabu (21/2/2024) pagi.

Muh Saleh mengaku sangat bersyukur bisa terpilih memimpin Kabupaten Luwu.

"Alhamdulillah, takdir Allah SWT. Berapa kali diusul ternyata saya dijodohkan  di Kabupaten Luwu," jelas Muh Saleh.

Nama Muh Saleh memang beberapa kali diusulkan menjadi Penjabat Bupati.

Salah satunya dulu sempat kuat dikabarkan menjabat Pj Bupati Bone.

Sebagai Pj Bupati Luwu, Muh Saleh sudah memikirkan langkah terdekatnya.

Terutama kembali melihat rancangan APBD Kabupaten Luwu yang telah ditetapkan.

"Kita ini sisa membedah kembali bagaimana postur ABPD di Luwu, karena sudah ditetapkan. Kita mau melihat apa-apa yang diprioritaskan," kata Pj Bupati Luwu.

"Saya masuk setelah APBD ditetapkan. Tentu mau melihat dulu. Saya mau bedah dulu. Apa program yang mendesak dilaksanakan, ya, kita laksanakan," lanjutnya.

Muh Saleh mengaku tugasnya mengawal pembangunan Luwu di masa transisi.

Sehingga kerjasama dengan forkopimda Kabupaten Luwu menurutnya perlu diperkuat.

Sementara itu, Muh Saleh juga menyimpan perhatian pada sektor inflasi.

Instruksi khusus soal menjaga angka inflasi sudah disampaikan Pj Gubernur Bahtiar.

Muh Saleh mengaku sudah mempunya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Tim ini bergerak membantunya menjaga ketersediaan 21 bahan pokok

"Itu menjadi prioritas nasional yang menjadi prioritas provinsi dan prioritas kabupaten. Setiap minggu ada rapat koordinasi dengan Mendagri terkait pengendalian inflasi," kata Muh Saleh.

"Kita punya tim TPID yang harus kita maksimalkan. Harus lebih banyak turun ke bawah. Mendorong tim yang ada di kabupaten untuk mengecek fluktuasi harga. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, itu yang kita dorong pemenuhannya," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, Pj Gubernur Bahtiar memberi atensi khusus terkait angka inflasi daerah.

Ketersediaan 21 bahan pokok menurutnya harus menjadi perhatian serius.

"Inflasi ini kan soal ketersediaan 21 bahan pokok. Tidak mudah namanya jadi bupati, wali kota, gubernur mengurus inflasi itu. Karena ada 21 bahan pokok," jelas Bahtiar.

Dirinya mengaku setiap daerah di Sulsel tidak bisa memproduksi 21 bahan pokok secara penuh.

Sehingga kolaborasi antara daerah untuk memenuhi kebutuhan pokok diperlukan.

Misalkan antara daerah dengan hasil sayuran melimpah kolaborasi dengan daerah penghasil hasil peternakan.

"Tidak satu kabupaten di Sulsel atau kota, yang ada semua itu 21 bahan pokok. Misalnya ada dagingnya, mungkin tidak ada cabainya. Ada cabainya, tidak ada bawangnya. Nah, ini yang harus dikelola. Itu lah kerjasama antar daerah," lanjutnya.

Pj Gubernur Sulsel pun meminta kepala daerah untuk terus turun ke pasar memantau harga dan ketersediaan bahan pokok.

Apalagi momentum jelang bulan Ramadhan sudah semakin dekat.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Faqih Imtiyaaz