Prabowo Rayu PDIP Masuk Kabinet

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyebut pihaknya berharap PDI Perjuangan (PDIP) tidak menjadi oposisi saat pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terpilih di pemilihan presiden atau Pilpres 2024. 

Prabowo, kata Muzani, berharap bisa merangkul semua kekuatan di Indonesia. Termasuk, kekuatan dari kubu lawan politiknya, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

"(PDIP mau oposisi, Red) Sebagai sebuah pernyataan kami menghormati tetapi sekali lagi keinginan Pak Prabowo untuk merangkul semua kekuatan tetap akan kami lakukan," kata Muzani seusai menemani Prabowo ziarah ke makam Habib Kwitang di Jalan Kembang VI, Kwitang, Jakarta Pusat pada Jumat (16/2).

Muzani menjelaskan bahwa Prabowo juga bakal segera menemui tokoh hingga pimpinan partai politik (parpol) kubu AMIN dan Ganjar-Mahfud.

Termasuk, tokoh-tokoh yang tidak mendukung Prabowo-Gibran.

"Baru saja juga beliau menyampaikan akan mendatangi beberapa tokoh yang juga tidak mendukung beliau," katanya.

Menurutnya, komunikasi dengan pihak kubu AMIN dan Ganjar-Mahfud sudah mulai terjalin.

Namun, ia tidak menampik bahwasanya komunikasi yang dilakukan masih dalam tahapan awal.

"Komunikasi kami dengan partai-partai di luar koalisi sudah mulai terjalin, meskipun baru tahap awal dan komunikasi itu insya Allah akan terus kita lakukan dengan teman-teman yang ada di pihak 01 dan 03," ucapnya.

Lebih lanjut, Muzani menambahkan Prabowo juga telah meminta kepada jajarannya untuk terus melakukan komunikasi kepada pihak-pihak yang sebelumnya tak mendukung Prabowo-Gibran.

"Pak Prabowo juga meminta kepada kami untuk terus berkomunikasi dengan para pemimpin partai politik dan kekuatan-kekuatan yang kemarin tidak mendukung beliau," pungkasnya.

Calon Presiden nomor urut 01 Anies Baswedan, menghormati pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut partai berlambang banteng moncong putih itu siap menjadi oposisi.

Namun menurutnya lebih baik menunggu hasil rekapitulasi suara yang dilakukan KPU.

"Jadi itu sikap yang harus dihormati dan sambil kita menunggu hasil selesai penghitungan seperti apa," kata Anies.

Anies kembali mengingatkan hasil pemilu bisa diterima semua pihak jika digelar secara jujur dan adil. Sebab itu, dia mengimbau jika menemukan dugaan kecurangan agar segera dilaporkan.

"Karena itu pastikan prosesnya berjalan dengan baik dan bila ada kekurangan-kekurangan laporan, baik itu ke bawaslu maupun ke Tim Hukum masing-masing. Sehingga bisa dilakukan langkah-langkah yang sesuai dengan problemnya," pungkas Anies.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengatakan, berdasarkan hasil quick count atau hitung cepat Pemilu 2024 ini berpotensi melahirkan format pemerintahan yang seimbang, terutama dalam komposisi kekuasaan eksekutif dan legislatif. 

Meski sifatnya masih sementara, Qodari memprediksi PDI Perjuangan (PDIP) akan keluar sebagai pemenang di Pemilu 2024 dan menjadi penguasa di parlemen.

Sehingga, menurutnya ke depan akan memberikan komposisi peta politik yang sangat ideal.

"Menurut saya komposisinya sudah sangat-sangat ideal, pertama presiden dari Gerindra kemudian pemenang legislatif itu kemungkinan PDI Perjuangan, walaupun masih menunggu penghitungan kursi karena selisih PDI dan Golkar tidak terlalu jauh," kata Qodari.

Qodari mengatakan, dengan dinamika hasil Pemilu 2024 ini, ia menyebut kondisi politik Indonesia telah mengalami ‘divided government’ atau legislatif dan eksekutif yang dikuasai oleh partai yang berbeda.

Qodari menilai, dengan konstelasi politik seperti ini, maka kontrol politik atas pemerintah akan semakin kuat.“Jadi dalam divided government kontrol politik berpotensi menjadi lebih kuat karena pemenang eksekutif dan legislatif itu berbeda," ujar dia.

“Jadi, ini peluangnya bisa presiden dari Gerindra, ketua DPR RI dari PDI Perjuangan, dugaan saya adalah Mbak Puan Maharani lagi atau bisa juga ketua DPR adalah Golkar misalnya Airlangga Hartarto,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Qodari menjelaskan perbedaan pucuk kekuasaan antara eksekutif dan legislatif akan menciptakan pemerintahan demokratis yang ideal. Sebab, akan terjadi pemerintahan yang dapat saling kontrol dan terjadi keseimbangan kekuasaan. 

“Jadi menurut saya ini komposisi yang ideal karena akan terjadi mekanisme check and balance karena eksekutif dan legislatif dimenangkan atau dikepalai oleh partai yang berbeda,” kata dia.

“Tentu saja variabel yang berikutnya tergantung apakah PDI Perjuangan atau Golkar nanti akan masuk pemerintahan atau tidak. Kalau Golkar dugaan saya pasti masuk koalisi pemerintahan, jadi Golkar misalnya jadi ketua DPR tetapi juga punya menteri di kabinet,” imbuhnya.

Sedangkan, lanjut Qodari, jika PDIP yang menjadi ketua DPR lagi diperkirakan akan sepenuhnya menjadi oposisi.  Hal itu tercermin dari sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang kecenderungannya tidak akan berkompromi dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Tetapi di dalam kasus PDI Perjuangan, boleh jadi ini oposisi murni dalam pengertian ketua DPR dari PDIP yaitu Mbak Puan dan PDIP tidak punya kursi di kementerian. Sementara kalau melihat kecenderungan Ibu Megawati yang bisa dan lama di oposisi boleh jadi akan mengulangi peristiwa 2004 sampai dengan 2014 di mana Bu Mega memutuskan PDIP untuk berada di luar pemerintahan,” tandas Qodari.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan, PDI Perjuangan siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen, untuk menjalankan tugas check and balance.

Hasto menjelaskan, berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.

Berada di luar pemerintahan, kata dia, adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan pascaPemilu 2004 dan Pemilu 2009, lalu.

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto.

Lebih lanjut, politisi asal Yogyakarta ini menyebut, bahwa pada Pemilu 2009 terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket. Maka dari itu, lanjutnya, muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih meskipun hal itu terjadi lagi saat Pemilu 2024.

Bahkan, banyak pemilih di luar negeri tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena faktor teknis administratif, sehingga perlawanan ini menyangkut hal yang fundamental.

“Kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi. Hanya saja kita berhadapan dengan dua hal. Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi manapun. Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi,” terangnya.

Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDIP akan berjuang lewat jalur partai.

“Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat,” terangnya.

Ada pun, jalur ketiga yang akan ditempuh PDI Perjuangan adalah berjuang bersama gerakan masyarakat sipil prodemokrasi yang saat ini jumlahnya lebih banyak dibanding pada Pemilu 2009.

“Polanya mirip, apalagi kalau dilihat begitu kaget dengan hasil quick count dengan apa yang terjadi dalam dua bulan ini karena terjadi gap, kami akan analisis,” sambung dia.(Tribun Network/igm/mam/yud/wly)