Pembelian Beras Dibatasi, Satu Orang Hanya Boleh Beli Satu Kemasan Ukuran Lima Kilogram

*Pemerintah Bantah Imbas Program Bansos Saat Kampanye Pilpres

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) mengungkap, beras premium kemasan 5 kilogram (kg) mulai mengalami kelangkaan di pasar ritel modern. 

Pengusaha ritel kesulitan mendapatkan beras premium lokal kemasan 5 kilogram lantaran keterbatasan suplai dari supplier.

Pantauan Tribun di Hypermart Jalan Margonda Raya, Depok Jawa Barat, sejumlah beras masih tersedia. Namun, beras premium lebih sedikit dibandingkan dengan beras lainnya.

Beras premium merek Hoki dan Setra Ramos cap Topi Koki dibatasi pembeliannya maksimal 1 pack per orang. Kebijakan ini juga berlaku bagi seluruh beras yang tersusun rapih di rak Hypermart yaitu beras Setra Ramos cap Anak Raja maupun beras Long Grain milik Hypermart.

Seorang pramuniaga Hypermart mengatakan, kebijakan pembatasan pembelian beras ini sudah berlaku sejak 28 Desember 2023 lalu.

Hal itu dilakukan lantaran stok beras premium sudah mulai langka. "Dari 28 Desember 2023. Jadi semua beras maksimal beli 1 pack. Tadinya maksimal 2, sekarang jadi 1," ujar pramuniaga yang enggan disebutkan namanya tersebut saat ditemui di Hypermart Depok, Senin (12/2).

Harga beras premium yang dijual Hypermart tidak mengalami kontraksi kenaikan. Hanya perubahan kebijakan pembelian dari maksimal 2 pack per orang menjadi 1 pack.

"Harganya enggak naik sih, cuma kebijakan pembeliannya saja yang berubah," jelasnya.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi membeberkan alasan dibalik pembelian beras premium di ritel modern atau toko swalayan yang dibatasi.

Ia mengatakan, hal ini agar distribusinya bisa berjalan merata.

Adapun pembatasan ini disebut juga telah berjalan lama.

"Enggak, (sudah) dari dulu, dari beberapa bulan lalu kan sudah dikerjain begitu. Dari berapa bulan lalu kan memang kita (membatasi pembeliannya per orang) 2 pack. Supaya apa? Supaya distribusinya rata," kata Arief ketika ditemui di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.

Menurut dia, bila pembeliannya tidak dibatasi, ada kemungkinan konsumen bisa membeli beras dalam jumlah banyak. "Misalnya biasa nyetok di rumah 5 kg atau 10 kg, didobelin jadi 20 kg. Kebayang enggak kalau 2 kali lipat? Buat apa juga (menyimpan beras, red) di rumah terlalu banyak? Orang barangnya ada terus kok," ujar Arief.

Eks Direktur Utama ID Food itu menyebut bahwa pemerintah tidak mengeluarkan peraturan tertulis apa-apa terkait dengan kebijakan pembatasan ini. Kebijakan ini datang langsung dari pengusaha ritel, dalam hal ini para anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO).

"Enggak ada aturan tertulis. Itu kan kebijakan dari APRINDO juga. APRINDO ini kan juga perlu mengatur stoknya. Jangan nanti diambil 1-2 orang, ya habis itu (stoknya), yang lain enggak dapat," kata Arief.

Bantahan Pemerintah

Terpisah, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir membantah anggapan program bantuan sosial pangan telah membuat harga beras di tingkat pedagang melonjak dan stoknya menjadi langka. Terlebih, ada pihak yang mengaitkan bansos pangan dengan kegiatan politik pada periode kampanye beberapa waktu lalu.

Menurut Erick, bansos merupakan program yang telah lama dijalankan oleh pemerintah. Di mana, program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam hal ini adalah masyarakat yang masuk ke dalam daftar Keluarga Penerima Manfaat. Sehingga, Erick menyimpulkan tak ada keterkaitan dengan dua hal tersebut.

"Program bansos itu berjalan sudah lama. Jadi saya juga bingung kenapa mesti diributin sekarang gitu, dan saya rasa untuk orang yang tidak perlu ya mungkin gampang bicara," papar Erick.

"Tetapi kalau masyarakat yang yang di bawah yang memerlukan, masa kita setop program-program seperti ini," sambungnya.

Erick menyamakan kehadiran program bansos pangan sama halnya seperti subsidi energi yang di setiap tahunnya dianggarkan oleh pemerintah. Yang tujuan utamanya untuk meringankan beban ekonomi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Erick menegaskan tak pernah memberikan atau menyalurkan bansos pangan atas nama dirinya pribadi atau Kementerian BUMN.

"Kita tidak pernah, saya pribadi tidak pernah melakukan bansos. Tetapi kalau intervensi pasar murah pada saat Covid pun kita melakukan dan tidak ada yang ribut," papar Erick.

"Jadi percayalah kebijakan ini memang diambil untuk melayani masyarakat yang tadi belum mampu," pungkasnya.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai faktor pembatasan impor di sejumlah negara turut mempengaruhi stok beras di Indonesia.

Trubus melihat harga beras di pasar global trennya meningkat. Disebabkan oleh larangan ekspor beras di India.

Selain itu, sejumlah negara lain juga ditengarai lebih mengedepankan untuk menjaga stok pangan mereka, sehingga terjadi pembatasan impor.

"Persoalannya kemudian sekarang ini sebenarnya negara-negara yang selama ini memberikan impor pun sebenarnya ada masalah. Karena mereka membatasi ekspornya ke negara kita," ujar Trubus.

Selain itu, faktor di dalam negeri juga turut dipengaruhi beberapa hal.

Misalnya, stok daerah-daerah yang menjadi lumbung padi didistribusikan ke daerah yang mengalami kekurangan stok.

Trubus menengarai beberapa pihak menahan distribusi beras.

"Jadi ada daerah-daerah yang sebenarnya surplus berasnya itu. Tapi dia tahan nanti nunggu bulan puasa," kata Trubus.

Dengan begitu, harga beras akan dipatok lebih. Untuk mengatasi itu, perlu intervensi pemerintah daerah mendistribusikan beras mereka ke daerah-daerah yang mengalami kekurangan stok.

Bagaimana kaitannya dengan bantuan sosial yang gencar dilakukan pemerintah beberapa bulan terakhir?

"Kalau bansos itu sama, untuk bansos kan stoknya langka. Tapi itu selama ini diatasi dengan cara impor," tambah Trubus.(Tribun Network/bel/ism/nis/wly)