TKN Prabowo-Gibran Tuding Film Dirty Vote Narasi Fitnah, JK: Tunjukkan Di Mana Fitnahnya

TRIBUN-TIMUR.COM -- Film Dokumenter berjudul Dirty Vote karya Dandhy Laksono menuai beragam komenter dari berbagai pihak.

Film Dirty Vote ditayangkan perdana pada Minggu (11/2/2024) bertepatan hari pertama masa tenang Pilpres 2024.

Wakil Ketua TPN Prabowo-Gibran, Habiburokhman menilai film Dirty Vote mengandung unsur fitnah dan tidak ilmiah.

Habiburokhman juga menilai film Habiburokhman mengandung unsur kebenciang.

Sementara itu mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mengapresiasi film dokomenter tersebut.

JK bahkan menantang pihak lain membuktikan tuduhan fitnah dalam film dokumenter tersebut.

TKN Prabowo-Gibran Sebut Film Dirty Vote Berisi Narasi Fitnah

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman menuduh film Dirty Vote berisi “fitnah” dan “tidak ilmiah”.

Habiburokhman mempertanyakan keterangan tiga orang pakar hukum tata negara yang diwawancarai dalam dokumenter tersebut.

Film Dirty Vote yang dirilis pada Minggu (11/2/2024) disebut membicarakan dugaan penggunaan instrumen kekuasaan untuk memenangkan paslon tertentu dan “merusak tatanan demokrasi.”

"Jadi saya pikir, memang film ini sengaja didesain, diluncurkan di masa tenang ini, karena cara-cara yang fair untuk bertarung secara elektoral sudah tidak mampu mereka lakukan. Kalau tidak suka dengan salah satu paslon, kan ini event pemilu, ya kita dukung paslon yg lain kita lakukan dengan cara-cara yang sesuai koridor elektoral,” kata Habiburokhman dalam konferensi pers pada Minggu (11/2/2024), dikutip dari Kompas.com.

"Kami yakin ini pasti nggak laku di hati rakyat. Rakyat sudah tahu, apa yang harus mereka lakukan tanggal 14 Februari mendatang,” lanjutnya.

Habiburokhman pun menyebut keterangan tiga pakar hukum tata negara dalam film tersebut, Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari tidak ilmiah dan lemah secara argumen.

Politikus Partai Gerindra itu mengkritik keterangan Feri Amsari tentang penunjukkan 20 pj. kepala daerah terkait pemenangan paslon tertentu.

Habiburokhman mempertanyakan bagaimana kepala daerah bisa memastikan pilihan politik warganya.