Demokrasi Indonesia Berjalan Mundur, Saatnya Melawan!

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Demokrasi berjalan mundur.

Bukti nyatanya dengan mengubah konstitusi demi meloloskan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2024.

Wali Kota Solo itu maju mendampingi calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto.

Demikian disampaikan Peneliti ACC Sulawesi, Ali Asrawi, dalam Focus Group Discussion (FGD) Aliansi Demokrasi untuk Pemilu Adil dan Bermartabat (ADAB) Sulsel di Kantor Harian Tribun Timur Makassar, Jl Cendrawasih, Sabtu (10/2/2024).

Lawan Kecurangan Pemilu Wujudkan Pemilu Bermartabat menjadi tema diskusi oleh Lapar Sulsel, JPPR Sulsel, Netfid Sulsel, Walhi Sulsel, dan Gardu Pemilu.

Ali mengaku prihatin melihat kecurangan pemilu yang sudah nampak sejak awal dimulainya pesta demokrasi.

Selain mengubah konstitusi, keputusan bahwa menteri hingga kepala daerah bisa tidak mundur dari jabatan saat ikut kontestasi politik 5 tahun sekali.

“Dari awal sudah banyak sekali pelanggaran, meloloskan legislasi yang cukup membahayakan. Kalau melihat demokrasi saat ini. Kita sudah jauh berjalan mundur,” kata Ali.

“Setelah anak presiden masuk jadi cawapres lalu presiden boleh kampanye, kepala daerah tidak mundur, menteri juga tidak mundur,” Ali menambahkan.

Ia menilai sistem demokrasi yang diusung setelah demokrasi sudah jauh mundur.

Saat ini, Indonesia harus mulai lagi dari awal ketika ingin memperbaiki demokrasi.

“Membangun (demokrasi) hal yang dibangun pascareformasi, kita harus memulai ulang dari awal didukung political will dan desakan masyarakat,” ujarnya.

Dengan upaya itu, lembaga negara kini bekerja untuk seseorang. Sehingga, kontestasi pilpres dinilai perlu terus dikawal dan diperhatikan.

“Paling bahaya Pilpres, paling massif perangkat dan keuangan negara disitu. Saya pernah liat banyak fakta disandera hak demokrasi dalam bansos, BPJS karena persoalan itu perbedaan pemilihan,” jelasnya.

Ali menambahkan, bantuan sosial rawan menjadi alat untuk pemenangan dalam kecurangan pemilu.

Perlawanan terhadap kecurangan harus dimulai dari skala terkecil dengan memantau penyaluran bansos.

“Perlawanan kecurangan kita tidak harus diskusi dalam skala besar, karena presiden juga tidak mendengar suara kecil. Strategi kita ke struktur paling bawah dan memantau bansos itu,” katanya.

Hal senada dikatakan Pembina Gusdurian Makassar Andrie Massie. Ia menilai demokrasi Indonesia sudah salah langkah.

Indonesia dalam kondisi crowded sehingga banyak langkah-langkah dilakukan oleh para akademisi dan lainnya.

“Saya hampir tidak bisa menyampaikan sesuatu dalam kondisi crowded sekarang,” katanya.

Adapun kata Ketua PGIW Sulselbara ini, jika sudah salah melangkah pemerintah harus mundur.

Hal itu agar tidak salah langkah lagi dan masuk ke dalam langkah yang benar.

“Persoalan sekarang saya melihat kita sudah salah melangkah dan tidak mungkin kita mundur apalagi tinggal tiga hari pemilu ini,” ujarnya.

Dia mengingatkan kepada umat kristiani bahwa terdapat satu istilah sering didengar oleh masyarakat bahwa suara rakyat adalah suara tuhan.

Olehnya, mendengarkan suara rakyat adalah mendengarkan suara tuhan.

“Satu-satunya jalan supaya kita memakai suara tuhan dan kita harus bertanggungjawab dengan suara kita,” katanya.

Saat ini, kata Pendeta Andrie, dia melihat adanya pemaksaan agar pemilu terjadi satu putaran.

“Saya selalu yakin Tuhan itu tetap mengatur bangsa-bangsa dan negara, dan saya yakin bahwa peran tuhan itu tetap,” jelasnya.

Menurutnya, gerakan mereka saat ini adalah sesuatu untuk demokrasi ke depan.

Meskipun tak tau hasil ke depan, mereka berharap bahwa tuhan masih memegang kendali terhadap perjalanan bangsa Indonesia.

Ia masih meyakini Indonesia Emas 2045 bisa terwujud asal demokrasi di Indonesia berjalan sesuai dengan amanat.

“Saya harapkan bahwa pemilihan umum ini bisa berjalan damai, hoax dan money politik. Kita semua ini benih-benih yang akan membawa suara perdamaian,” Pendeta Andrie menambahkan.

kecurangan pemilu

Sementara itu, Guru besar Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN Alauddin Makassar Prof Nur Hidayah menilai kecurangan pemilu hanya bisa dilawan oleh rakyat.

Kecurangan pemilu dari awal sudah dirasakan.

Bagaimana keterlibatan negara membuat kecurangan, bahkan kegaduhan luar biasa di Indonesia.

Mulai dari proses pelanggaran-pelanggaran dan keberpihakan berbagai petinggi-petinggi negara terhadap salah satu calon.

“Tetapi satu hal bahwa pertemuan hari ini bagaimana kehadiran masyarakat dan rakyat Indonesia itu kemudian hadir dalam rangka untuk melawan,” katanya.

Saat ini, akademisi sudah turun gunung membuat berbagai petisi.

Namun, kata Prof Yaya, sejauh mana hal tu dapat didengarkan oleh masyarakat untuk dapat berperan aktif.

“Masyarakat yang tidak teredukasi dengan baik terhadap media yang saat ini mendominasi itu juga akan menjadi ancaman 14 Februari,” ujarnya.

“Kita tidak tahu politik ini akan terus menerus mengalami perubahan,” Prof Yaya menambahkan.

Ada satu hal yang mungkin tidak dibayangkan sebelumnya.

Seperti apa peta pemilu 2024 saat ini.

Apakah didesain dengan baik atau kecurangan memang diatur dari awal.

Sehingga kalau mau melawan, satu-satunya yang bisa melawan hanya rakyat.

“Rakyat hanya bisa melawan kalau kita semua mengambil peran,” jelasnya.

Hadir dalam diskusi itu, Pengamat Politik UINAM Prof Firdaus Muhammad, Akademisi UINAM Prof Nur Hidayah.

Direktur Lapar Sulsel M Iqbal Arsyad, Pembina Gusdurian Makassar Andrie Massie, Oase Intim Christina J Hutubessy, serta beberapa mahasiswa.(*)