TKN Prabowo-Gibran Sindir Mahfud MD Telat Mundur Menko Polhukam

Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, mengungkapkan keputusannya yang mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia.

Keputusan tersebut diambil menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan bahwa presiden boleh berpihak dan berkampanye.

Dalam wawancara eksklusif dalam program ROSI yang disiarkan di YouTube Kompas TV pada Kamis (1/2/2024), Mahfud MD menjelaskan bahwa meskipun terdapat desakan agar tidak mundur, ia tetap pada pendiriannya untuk mundur sebagai Menko Polhukam.

Ia mengungkapkan bahwa ada banyak pesan dari tokoh-tokoh dan aktivis yang meminta agar tidak mundur, dengan mengaitkan pernyataan Jokowi terkait kampanye.

Meskipun demikian, Mahfud MD menegaskan bahwa keputusannya untuk mundur semakin mantap. Ia menyatakan bahwa ada pengaruh psikologis yang membuatnya merasa tidak bisa terus berada dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Jokowi.

Selain itu, ia juga telah memposisikan diri sebagai oposisi dari Jokowi.

"Saya kan lebih dulu, saya kan bilangnya tanggal 23 (Januari), Pak Jokowi tanggal 24. Seakan-akan Pak Jokowi yang menanggapi saya, padahal itu dua hal yang terpisah.”

“Tapi masyarakat kan lalu yang mengaitkan dan di situlah yang seperti saya katakan tadi, banyak WA yang masuk ke saya dari tokoh-tokoh dan aktivis, ‘Pak Mahfud jangan mundur, Presiden sendiri bilang mau kampanye kok’,” katanya dalam wawancara eksklusif dalam program ROSI yang ditayangkan di YouTube Kompas TV.

Mahfud MD juga menjelaskan bahwa alasan mundurnya hanya berkaitan dengan pilihan pribadi.

Meskipun menyadari bahwa ada yang mungkin kecewa dengan keputusannya, ia menegaskan bahwa ini adalah momentum yang harus diambilnya.

Dalam konferensi pers di kantor Kemenkopolhukam RI, Jakarta Pusat pada Kamis (1/2/2024), Mahfud MD memberikan tiga catatan kepada Jokowi.

Salah satunya terkait tagihan utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Ia meminta Jokowi untuk menagih utang tunggakan BLBI kepada sejumlah pihak terkait, dengan jumlah tagihan mencapai Rp 111 triliun.

"Jumlahnya Rp 111 triliun. Dalam satu setengah tahun, kami bekerja sekarang ini terkumpul tagihan yang sudah ada di tangan kami Rp 35,7 triliun. Atau secara persentase 31,8 persen,” ujarnya.

Kemudian, Mahfud juga membahas perihal revisi UU MK yang bakal direvisi atas inisiatif DPR.