KPPS Ujung Tombak Demokrasi

TRIBUN-TIMUR.COM-Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Ashari telah melantik secara serentak 5.741.127 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 71.000 lokasi.

Salah satu tugas pokok KPPS adalah menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Mereka adalah ujung tombak demokrasi 

Di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), terdapat total 184.499 petugas KPPS tersebar di 24 Kabupaten/Kota. 

Anggota KPU Sulsel Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Litbang, Tasrif menjelaskan bahwa setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) diisi oleh tujuh anggota KPPS yang telah dilantik. 

"Mereka memiliki peran kunci dalam memastikan kelancaran dan keabsahan proses pemungutan suara di wilayah masing-masing," kata Tasrif, Jumat (26/1).

Setelah pelantikan, anggota KPPS akan menjalani bimbingan teknis (bimtek) selama tiga hari, dari 25 hingga 28 Januari 2024.

Diketahui bahwa tugas anggota KPPS meliputi berbagai aktivitas, mulai dari persiapan logistik.

Lalu pelaksanaan pemungutan suara, hingga penghitungan dan pelaporan hasil suara. 

Walaupun gaji mereka mungkin terlihat cukup besar, namun harus dipertimbangkan.

Bahwa tugas KPPS memerlukan waktu dan tenaga yang besar serta menuntut tanggung jawab yang tinggi.

Berdasarkan masa kerja, anggota KPPS hanya mendapatkan gaji satu kali saja.

Besaran jumlah gaji KPPS untuk tahun 2024 adalah Rp 1.200.000 untuk Ketua KPPS.

Sementara, Rp 1.100.000 besaran gaji untuk anggota KPPS.

Besaran gaji perangkat KPPS pada tahun 2024 tergolong lebih besar dua kali lipat dibandingkan dengan periode 2019.(lihat grafis) 

 Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari memastikan, pihaknya akan sangat serius memperhatikan kondisi kesehatan para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Pemilu 2024. Pasalnya, berkaca pada periode sebelumnya, tidak sedikit dari petugas yang meninggal akibat kelelahan bekerja.