Pengamat Sebut Pengunduran Mahfud MD dari Menteri Pukulan Telak Bagi Jokowi, Muncul Mosi Tak Percaya

Sementara, Tim Nasional (Timnas) Anies-Muhaimin (AMIN) merespons soal rencana Menkopolhukam Mahfud MD mundur dari kabinet Jokowi.

Juru Bicara Timnas AMIN Muh Ramli Rahim mengatakan, keputusan mundur atau tidak dari kabinet itu merupakan hak dari Mahfud sendiri.

Sedangkan, soal persetujuan mundur atau tidak tentu menjadi hak presiden.

"Mundur atau maju tentu saja menjadi hak Prof Mahfud, soal dipertahankan atau tidak tentu menjadi hak prerogatif presiden," kata Ramli, Rabu.

Ramli mengatakan, mundurnya Mahfud sebenarnya tidak berpengaruh apapun terhadap kubu pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Anies-Muhaimin.

"Bagi kami tak ada pengaruhnya," ucapnya.

Sementara itu, saat ditanya terkait Mahfud yang pernah menyatakan menjaga agar pengusungan Anies Baswedan (ABW) di Pilpres 2024 tidak dirintangi pihak-pihak tertentu.

Ramli mengaku, pihaknya berterima kasih jika hal tersebut benar dilakukan.

Namun demikian, menurutnya, saat ini mengenai penghadangan pencalonan Anies sebagai capres di 2024 sudah terlewati.

"Soal menjaga pencalonan ABW, jika itu benar, kami mengucapkan terima kasih, tapi saya kira saat ini titik-titik krisis itu sudah terlewati, insya Allah Anies-Muhaimin tidak akan terbendung lagi jadi presiden," tutur Juru Bicara Timnas AMIN itu.

Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, mengapresiasi pernyataan cawapres nomor urut 03 Mahfud MD, akan menentukan waktu yang tepat untuk mengundurkan dari jabatan Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju saat ini.

Hasanuddin memandang sikap yang ditunjukkan oleh Mahfud MD merupakan bentuk keteladanan dan etika saat seseorang mengikuti kontestasi politik.

"Saya melihat ini merupakan sebuah keteladanan yang ditunjukkan oleh seorang Mahfud MD, dan patut dicontoh oleh aparatur negara lainnya bahkan termasuk presiden sekalipun untuk mundur dari jabatannya ketika terlibat langsung dalam kontestasi politik dan berkampanye," kata Hasanuddin, Rabu (24/1).

Hasanuddin berharap sikap ini juga diikuti kontestan pilpres lainnya, yang saat ini masih menjabat sebagai aparatur negara atau pembantu presiden.

Hal ini, kata Hasanuddin, penting dilakukan agar penyelenggaraan pemilihan umum berlangsung jujur dan adil.

"Tentu rawan terjadi konflik kepentingan jika seorang capres atau cawapres masih tetap menduduki jabatan publik seperti menteri, gubernur, dan bupati/wali kota," ujar dia.

"Saat ini juga sudah terlihat negara tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu. Ada pengerahan aparat, perangkat desa dikumpulkan dan sebagainya," tandasnya. (Tribun Network/ Yuda).