TPD AMIN Sulsel Sayangkan Pernyataan Jokowi Soal Presiden Boleh Kampanye: Tak Bisa Dipercaya!

Wakil Ketua MPR RI itu lantas mengingatkan sejarah akan maraknya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) saat era Orde Baru.

Bahwa KKN tersebut berdampak pada buruknya kehidupan berbangsa dan bernegara, satu diantaranya timbulnya ketidakadilan.

"Saya perlu ingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia KKN lah yang menyebabkan kesenjangan sosial, ketidakadilan, pemerintahan yang tidak bersih dan tidak berwibawa," ujar Gus Jazil, sapaan akrabnya.

Namun, lanjut Gus Jazil, dia meyakini bahwa rakyat semakin cerdas, untuk memilih pemimpin di masa mendatang.

"Rakyat hari ini saya yakin cerdas, untuk memaknai apa yang menjadi statement dari para elite kita termasuk presiden," tandas dia.

Sebelumnya, Jokowi angkat bicara terkait adanya pandangan, sejumlah Menteri ikut berkampanye memenangkan salah satu pasangan Capres-Cawapres, padahal menteri tersebut bukan bagian dari tim pemenangan atau Parpol.

Menurut Presiden setiap orang di negara demokrasi memiliki hak politik.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," kata Jokowi usai menyaksikan penyerahan sejumlah Alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, (24/1/2024).

Menurut Presiden sebagai pejabat boleh berkampanye. Bukan hanya Menteri, bahkan Presiden sekalipun boleh berkampanye.

"Presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi.

"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini gaboleh gitu gaboleh, boleh menteri juga boleh," imbuhnya.

Menurut Presiden yang paling penting adalah saat berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara.

"Itu saja yang mengatur, itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," pungkasnya. (*)