Jokowi Harus Ajak Ahok, Sri Mulyani dan Basuki Jika Temui Megawati

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - Isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri kembali mencuat.

Hal tersebut menyusul merenggangnya hubungan antara Jokowi dan Mega setelah lolosnya Gibran Rakabuming Raka melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023.

Lewat putusan itu, Gibran pun dijadikan sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto.

Selain itu, terpilihnya putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) semakin membuat hubungan PDIP dan Jokowi semakin berjarak.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan apabila Jokowi hendak bertemu dengan Megawati ada baiknya ditemani oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR), Basuki Hadimuljono.

"Nanti kalau mau datang biar ditemani bu Sri Mulyani dan pak Basuki serta pak Ahok," ujar Hasto, Senin(22/1).

Tidak jelas maksud dari pernyataan Hasto tersebut mengenai adanya persyaratan untuk bertemu Megawati.

Namun lanjut Hasto, Megawati selalu terbuka untuk bertemu dengan siapapun termasuk dengan Jokowi..

Hanya saja, Hasto mempertanyakan keinginan Jokowi bertemu dengan Megawati justru disampaikan lewat media seperti menandakan ada sesuatu hal tertentu.

"Kalau seseorang sebelumnya kalau bertemu dengan Ibu (Megawati) kan selalu terbuka. Ketika untuk bertemu Ibu kemudian harus disampaikan melalui media itu kan artinya ada sesuatu," ucap Hasto.

Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku belum tahu mengenai isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin bertemu Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

"Belum tahu saya, belum tahu," kata Ganjar.

Politikus Senior PDIP, Andreas Hugo Pareira tak membantah adanya isu Presiden Jokowi ingin bertemu Megawati.

Andreas hanya bilang, saat ini PDIP tengah fokus untuk memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud.

"Di PDIP, waktu tinggal kurang dari sebulan, kami sedang dan lebih fokus memenangkan Ganjar-Mahfud daripada mengurusi isu-isu seperti ini," ujar Andreas.