Pengusaha Bisnis Spa Tuntut Pajak 40 Persen Dibatalkan

Mantan Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Firmansyah Rahim menuturkan bahwa bisnis spa dapat mendorong pengembangan wisata.

Menurutnya, spa nusantara terutama di Bali sudah banyak dikenal oleh kalangan wisatawan mancanegara.

“Sebenarnya dari dulu spa masuknya hiburan tapi dari permen 2018 bahwa spa itu adalah untuk kesehatan dan terkait kebudayaan,” ucap Firmansyah 

Pria berambut gondrong itu juga mengatakan bahwa pekerja spa diharuskan memiliki sertifikat.

 Hal itu dikarenakan pekerja spa wellness memiliki keterampilan khusus.

Tidak hanya pekerjanya tetapi juga usaha spa juga harus memiliki sertifikasi.

“Kalau saya bicara sertifikasinya bahwa usaha spa itu juga ada sertifikat sehingga usaha spa sesuai kaidah spa bukan yang dikelola oknum-oknum,” paparnya.

 Firmansyah yang juga Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi (LSPro) Tirta Nirwana Indonesia menuturkan saat ini ada banyak oknum-oknum yang memanfaatkan spa bukan untuk kebugaran.

Mantan Sekjen Kementerian Kesehatan Brigjen TNI (Purn) Supriyantoro memandang bahwa usaha spa itu dikategorikan dalam kesehatan.

Spa bagian dari preventif agar aliran tubuh menjadi lebih lancar.

“Kita menggali banyaknya jenis spa nusantara. Ini harusnya didukung menjadi potensi wisata,” ujar Supriyantoro.

Ironisnya, kebijakan pungutan pajak ini dengan menyamaratakan semua jenis spa justru membuat potensi wisata tersebut hilang.

Dia menilai pajak industri spa seharusnya tidak digerus habis agar spa Indonesia dengan rempah-rempah semakin dikenal.

“Yang ada malah nantinya spa hanya dapat dirasakan orang-orang kalangan atas saja,” pungkasnya. (Tribun Network/Reynas Abdila)