Di Depan Legislator PKS Yeni Rahman, Warga Dapil Mamarita Makassar Keluhkan Bansos Tak Sesuai

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggota DPRD Makassar, Yeni Rahman, turun langsung ke lapangan untuk meresapi aspirasi warga Kecamatan Mamajang, Mariso, dan Tamalate (Mammarita).

Dalam kunjungannya, Legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berdialog intensif dengan penduduk setempat guna memahami secara langsung tantangan dan harapan mereka.

Langkah ini menunjukkan komitmen Yeni Rahman untuk mewakili suara masyarakat dan memperjuangkan kepentingan mereka di tingkat legislatif.

Di Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Yeni Rahman berdialog bersama tokoh masyarakat, RT/RW, Pemuda, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Salah seorang warga, Heri mengungkapkan kekecewaannya terkait perubahan bantuan sosial (bansos) yang diinformasikan oleh RT/RW beberapa bulan lalu. 

Heri menyebut, informasi tersebut tidak jelas dan tidak sesuai dengan pemberian bantuan seharusnya diterima oleh warga memenuhi syarat.

Baca juga: Hari Ini Kuasa Hukum TPD AMIN Sulsel Laporkan Sekda Takalar Muh Hasbi ke Bawaslu Sulsel

Baca juga: Masih Ingat Mobil Caleg Pendukung Prabowo Ditembak di Bantaeng? Kasusnya Kini Ditangani Polda Sulsel

Meskipun sering diminta untuk mencatat nama-nama dan telah mengumpulkan dokumen seperti KTP dan kartu keluarga, Heri menyatakan bahwa hingga saat ini, tidak ada bantuan yang diterimanya. 

Heri juga menyampaikan kekhawatirannya bahwa data dimilikinya mungkin digunakan oleh orang lain, dapat menjadi alasan ketidakmendapatannya bantuan. 

"Tidak ada sama sekali dikasih di apa-apa. Padahal KTP hingga kartu keluarga sudah dikumpulkan. Jangan-jangan saya punya data itu disalahgunakan," tandasnya.

Ia merasa situasi ini sangat tidak adil dan berharap agar pihak terkait dapat memberikan penjelasan yang lebih transparan serta menyelesaikan permasalahan terkait bantuan sosial di wilayah tersebut.

Merespon keluhan warga, Yeni Rahman menyampaikan kritik terhadap perubahan dalam pembahasan Bansos. 

Ia berpendapat bahwa syarat penerimaan Bansos perlu diperbaharui, terutama untuk Kota Makassar memiliki kemiskinan yang beragam, termasuk rumah beralaskan tanah.

Ia juga mengungkapkan ketidakjelasan kuota Bansos Makassar saat masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos.

Kritik terhadap penentuan kuota bansos ini terkait ketidaksesuaian dalam penentuan.

Polemik muncul karena pergantian DTKS yang sebelumnya terlibat dalam penentuan Bansos.