Mahfud MD Tak Mau Frontal

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Calon wakil presiden (cawapres) nomor 3 Mahfud MD memaparkan gagasannya di Baruga AP Pettarani, Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (13/1).

Mahfud MD datang dengan setelan santai, mengenakan jaket berwarna coklat ala anak muda.

Mengawali sambutan di hadapan Rektor Unhas Prof Jamaluddin Jompa, ia mengaku tak se-frontal pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam menyuarakan perubahan.

Termasuk, kata Mahfud MD, tidak condong dengan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang lekat dengan stigma melanjutkan.

Pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD memilih jalan tengah. Memelihara yang baik dan membangun yang baru jika ada lebih baik.

“Kami punya visi Indonesia unggul dan Indonesia lebih baik. Melanjutkan itu harus mengubah juga. Mengubah harus ada dilanjutkan,” kata Mahfud MD.

Bahkan, Mahfud MD punya prinsip sendiri. “Kalau saya diminta, jawabannya menjadikan hukum sebagai panglima kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Baca juga: Mahfud MD Janji Lanjutkan Proyek BTS Usai Dikorupsi Rp8 Triliun, Intip 21 Programnya

Sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, ai ingin menggunakan pendekatan hukum.

Mahfud mau hukum tegas menjadi landasan perekonomian kuat. Karena itu, ia mengajak pemilih cerdas dalam melihat figur pilihannya.

Menurutnya, visi capres-cawapres harus dilihat lebih jauh. Termasuk melihat variabel rekam jejak para calon. Rekam jejak calon menurutnya penting diselaraskan dengan visi.

“Kalau mau pilih calon pemimpin, visi yang harus dinilai dikaitkan dengan track record dan perjalanan hidupnya. Para calon punya perjalanan hidup,” katanya.

Baca juga: Mahfud MD Bongkar Ironi Hukum: Pejabat-Pengusaha Mainkan Proyek, Mafia Tambang Dilindungi Aparat

Mahfud mencontohkan capres dengan visi ekonomi kerakyatan secara sederhana harus dipantau jauh. Ketika capres tersebut hidup mewah, maka hal itu tidak sejalan dengan visi tersebut.

Begitu juga dalam visi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

“Misalkan (bilang) saya akan menegakkan hukum, bagaimana perjalanan hidup menegakkan hukum atau tidak?,” katanya.

“Saya akan menegakkan perlindungan HAM, apa benar dia mau menegakkan perlindungan HAM,” Mahfud MD menambahkan.