Mahfud MD Bongkar Ironi Hukum: Pejabat-Pengusaha Mainkan Proyek, Mafia Tambang Dilindungi 'Aparat'

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor 3 Prof Mahfud MD membedah gagasan di Kampus Universitas Hasanuddin (Unhas), Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu (13/1/2024).

Di hadapan sivitas akademika Unhas, Mahfud banyak menyuarakan persoalan hukum di Indonesia.

Penegakan hukum menurutnya masih lemah akibat permainan kalangan atas sendiri.

"Pelanggaran hukum kita di atas, antar pejabat dan pengusaha hitam itu kolusi untuk main-main proyek," jelas Mahfud MD.

"Di daerah-daerah ada mafia tambang yang di back-up oleh aparat. Mafia penjahat. Rakyat kecil itu haknya dirampas," lanjutnya.

Mahfud mencontohkan banyaknya tanah masyarakat yang direbut pengembang.

Namun, hal ini diabaikan sehingga membuat masyarakat lebih tertindas.

Baca juga: BREAKING NEWS: Besok Dosen dan Mahasiswa Unhas Uji Gagasan Cawapres Prof Mahfud MD di Makassar

Penegakan hukum ke kalangan atas menjadi prioritasnya.

Sementara untuk masyarakat, perlindungan hukum akan di terapkan dengan adil.

"Saya katakan penegakan hukum itu ke atas. Harus penegakan hukum secara tegas. Sementara kebawah adalah perlindungan untuk kaum lemah," jelas Mahfud MD. 
Menurutnya, ketegasan hukum bagi kalangan atas bisa dilakukan dengan satu syarat.

"Bisa asal presidennya mau. Itu kan semua ada di presiden," tegasnya.

Sebagai sosok Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Mahfud MD menggunakan pendekatan hukum kuat untuk menjalankan tata negara.

Dirinya ingin hukum yang tegas menjadi landasan perekonomian kuat.

Hal inilah yang dijadikan visi Ganjar - Mahfud kemudian diperkenalkan di Unhas.

"Kalau saya diminta, jawabannya adalah menjadikan hukum sebagai panglima kesejahteraan rakyat," tutupnya.

Sebagai Panelis ada 3 Guru besar Unhas yakni Prof Marzuki DEA, Prof Tasrief Surungan dan Prof Amran Razak. (*)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Faqih Imtiyaaz