Pasokan Listrik 'Minim' Hambat Industri di Sulsel, Apa Tindakan Pj Gubernur Sulsel?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sulawesi Selatan (Sulsel) dihadapkan dengan permasalahan kebutuhan listrik.

Pasokan listrik untuk kawasan Industri dinilai para investor sangat minim.

Kondisi ini terjadi di Kawasan Industri Bantaeng (KIBA).

Aktivitas perindustrian terganggu dengan minimnya pasokan listrik pada 2023 lalu.

Hal ini disadari Pj Gubernur Sulsel Bahtiar menghambat investor masuk ke Sulsel.

Padahal Kawasan Industri Takalar juga sedang dalam proses pembangunan di 2024.

"Sulsel listrik paling tidak kita butuh 500 Megawatt saat ini," ungkap Pj Gubernur Sulsel Bahtiar dalam Forum Diskusi Pemda, Pengusaha dan BUMD se-Sulsel di Hotel Four Points by Sheraton, Rabu (10/1/2024).

Regulasi Perusahaan Listrik Negara (PLN) dinilai menjadi salah satu faktor penghambat.

Pasalnya, pasokan listrik selama ini mewajibkan melalui PLN.

Sehingga investasi pengembangan energi listrik terbarukan terhambat.

"Bottleneck Investasi listrik itu di regulasi PLN. Mau itu sumber air, sampah, gas, tapi bottlenecknya itu kebijakan PLN. Karena sistem kota-kota dan monopoli PLN," jelas Pj Gubernur Bahtiar

"Jadi saya pengusaha tidak akan mau bangun perusahaan listrik kalau tidak ada mau beli, Sementara regulasi negeri yang beli harus PLN. Tidak bisa dari perusahaan langsung ke A. Tetap harus ke PLN," lanjutnya.

Regulasi ini dinilai Bahtiar menjadi penghambat bukan hanya di Sulsel, tapi se-Indonesia.

Hanya saja dampak dari kebutuhan listrik tinggi namun pasokan kurang begitu terasa di Sulsel.

Bahtiar menyebut, KIBA saja masih minus 200 megawat. Padahal ada 3 perusahaan yang berada di KIBA terhambat akibat kurangnya pasokan listrik.