Identitas Politik Islam: Menyongsong Politik Transformatif

Oleh : Irfan Yahya

President IMD (Ikhtiar Menuju Darussalam), Dosen Magister Sosiologi Unhas dan Aktivis Hidayatullah

Sejak April tahun lalu hingga saat ini, perjalanan kami bersama teman-teman IMD ke kawasan Luwu Raya, terdiri dari empat Kabupaten/Kota, memberikan gambaran nyata tentang tantangan politik transaksional yang menghiasi dunia politik kita.

Dalam menghadapi fenomena jual beli suara yang menohok nurani, kami memandang bahwa Politik Islam hadir sebagai antitesa yang dapat mengubah paradigma politik konvensional.

Program EcoMasjid, yang kami usung sejalan dengan momentum Pemilu, bukan sekadar upaya pemurnian demokrasi, tetapi juga sebuah ikhtiar untuk membangun masyarakat yang lebih sadar akan nilai-nilai Islam.

Melalui pendekatan holistik, Politik Islam mampu menyajikan solusi konstruktif dalam menghadapi praktik politik yang merusak integritas demokrasi.

Di tengah gelombang politik Indonesia yang dinamis, Politik Islam muncul bukan hanya sebagai kekuatan politik, melainkan sebagai agen transformasi yang berfokus pada maqasid syariah.

Tekad kuat untuk melindungi nilai-nilai agama, kehidupan, struktur keluarga, harta, dan akal sehat menjadi pendorong bagi Politik Islam untuk lebih dari sekadar merebut kekuasaan.

Politik Islam di Indonesia bukan hanya terlibat dalam perjuangan konvensional, melainkan juga mencoba menyuntikkan nilai-nilai Islam ke dalam serat sosial dan politik.

Pendekatan multiaspek Politik Islam ini tidak hanya melibatkan upaya pelestarian agama, tetapi juga kesejahteraan individu, struktur keluarga, kekayaan finansial, dan kecerdasan mental, menciptakan visi holistik untuk kesejahteraan masyarakat.

Dengan mengedepankan keadilan sosial, Politik Islam memiliki potensi besar untuk membentuk kebijakan yang menanggulangi akar permasalahan, seperti ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang sering kali menjadi pemicu praktik jual beli suara.

Distribusi sumber daya secara merata menjadi landasan kebijakan yang dapat meminimalisir motif finansial dalam pilihan politik.

Tidak hanya itu, Politik Islam juga berperan aktif dalam mendidik masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi jual beli suara terhadap stabilitas negara dan kesejahteraan bersama.

Pendidikan ini melibatkan penyampaian nilai-nilai agama, moralitas, dan keadilan dalam politik, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang kuat tentang pentingnya memilih pemimpin yang bermoral.

Dengan demikian, harmonisasi Politik Islam di Indonesia dapat menjadi katalisator untuk mengatasi fenomena politik jual beli suara, membuka jalan menuju politik yang lebih bersih, adil, dan berdasarkan pada prinsip-prinsip moral dan keadilan.