Baru Sepekan Diresmikan, Warga Keluhkan Layanan Mal Pelayanan Publik Sumpurisiang Luwu: Lamban!

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU - Warga keluhkan pelayanan Mal Pelayanan Publik (MPP) Simpuriang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan yang lamban.

Keluhan itu datang dari Rizal warga Kecamatan Larompong, Luwu.

Rizal mengaku datang ke MPP Simpurusiang untuk memperbaiki namanya yang salah di Kartu Tanda Pengenal (KTP).

Ia datang ke tenant milik Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di MPP Simpurusiang.

"Saya lihat bagian pelayanan tadi setelah istirahat siang hanya 3 orang, kemudian saya tinggal merokok baru bertambah 6 orang. Padahal ada 8 unit komputer yang ada. Entah kenapa begitu, saya kurang paham juga," jelasnya, Selasa (19/12/2023).

Hal serupa juga dirasakan Azwar, saat hendak mengurus pergantian tahun di KTP-nya yang salah.

Azwar menilai, pasca jeda istirahat siang selesai, pegawai Dinas Dukcapil lama tak terlihat.

Sehingga nomor antrean pengunjung tak kunjung disebutkan

"Petugas kurang sampai-sampai saya berdiri. Sudah lewat 30 menit jam istirahat tadi kenapa nomor antrean tidak disebut," ujarnya.

Basmin Mattayang Minta Layanan Diperkuat

Saat meresmikan MPP Simpurusiang, Bupati Luwu Basmin Mattayang mengaku terinspirasi setelah melaksanakan studi tiru di Kota Riau.

"Komitemen daerah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Setelah saya pergi dari studi tiru yang saya lakukan di Riau, di situ saya terinspirasi," jelasnya, Selasa (12/12/2023).

Dirinya menambahkan, kepercayaan publik kepada pemerintahan bisa tercermin lewat Gedung MPP.

Oleh karenanya, Basmin meminta agar Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditempatkan memiliki kemampuan dan paham tupoksi kerja.

"Kembali ke leading sektor. Saya minta kepada saudara yang ditempatkan mengelola MPP ini tidak sembarang memasuki SDM," ujarnya.

"Kalau perlu Pak Sekda, langsung ganti ketika orang yang kita berikan tanggung jawab itu tidak mampu. Lebih baik ki non job-kan saja," tambahnya.

Basmin menerangkan, dengan adanya Gedung MPP, tidak ada lagi masyarakat mengeluh ketika sedang memiliki keperluan.

"Saya mau, tidak ada lagi hak mudah kemudian dipersulit. Di sini, kita harus menciptakan kebanggaan di masyarakat. Dengan pelayanan yang mudah dan gratis tentunya," terangnya. (*)

Laporan Jurnalis Tribun Timu Muh Sauki Maulana