Angka Penyakit TBC di Sulsel di Tahun 2023 Tembus 47.075 Kasus, TB Terkontaminasi HIV 432 Kasus

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Waspada penyakit menular tuberkulosis atau TBC!

Angka penyakit TBC di Sulawesi Selatan (Sulsel) di tahun 2023 ini, terbilang mengalami peningkatan.

Data dipaparkan Penanggungjawab TB Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, Andi Julia Junus.

Ia menyebut, estimasi TB yang tersebar di 24 kabupaten/kota sebanyak 47.075 kasus.

Jika dibandingkan tahun sebelumnya (2022), estimasi TB di Sulsel sebanyak 35.210 kasus.

Rinciannya, pasien ternotifikasi TB dari 21.167 naik menjadi 25.378, khusus kasus TB pada anak dari 1.238 kasus naik menjadi 1.477 kasus.

Sementara kasus TB terkontaminasi dengan HIV, turun dari 442 kasus menjadi 432 kasus.

Untuk pasien TB yang meninggal dunia tahun ini, menurun menjadi 866 orang dari tahun sebelumnya 927 pasien meninggal.

Jumlah kasus TB yang diobati atau Treatment Covarage tahun ini sebanyak 53,9 persen.

Tahun sebelumnya 60 persen.

Secara global, Indonesia menempati urutan kedua kasus TB terbanyak setelah India dengan estimasi 969 ribu kasus.

Andi Julia Junus mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir datang ke rumah sakit memeriksakan kesehatannya.

Terlebih, dalam pemeriksaan hingga pengobatan penyakit TB itu kata dia, tidak dibebankan biaya ke penderita.

"Semua pelayanan TBC di rumah sakit kita tanggung," kata Andi Julia Junus saat menjadi narasumber dalam Gathering dan Konferensi Pers.

Acara itu digelar Yayasan Masyarakat Peduli (Yamali) Tuberkulosis di Hotel Remcy, Jl Boulevard, Makassar, Kamis (14/12/2023) siang.

"Kalau tidak punya BPJS maka dari global fun akan mengambil alih seluruh pelayanan pasien TB, jadi diambil alih semua pelayanan," imbuhnya.

Dari 24 kabupaten kota di Sulsel, masih ada empat kabupaten yang rumah sakitnya belum menyediakan layanan pasien TB.

Empat kabupaten itu, Toraja Utara, Enrekang, Selayar dan Maros.

Padahal, kata Andi Julia Junus, penanganan kasus TB sudah ditetapkan sebagai program nasional.

"Ini adalah satu kendala kenapa pasien kita tidak memulai pengobatan salah satu alasannya karena layanan untuk TB ini belum tersebar luas di semua kabupaten," ujarnya.

Sementara kabupaten yang dianggap sudah memenuhi standar pelayanan minimum adalah, Sidrap, Wajo, Parepare dan Pangkep.

Khusus di Kota Makassar, ada empat rumah sakit yang melayani kasus TB. Yaitu, RS Bhayangkara, RS Pelamonia, RS Labuang Baji dan RS Daya.

Andi Julia pun berharap agar para kepala daerah dapat menjadikan konsen memberikan pelayanan standar kasus TB di rumah sakit daerahnya masing-masing.

"Ini menjadi PR (pekerjaan rumah) untuk bupati atau wali kota mereka harus kejar seratus persen," imbuh Andi Julia.

Sementara itu, Koordinator Program atau Staf Mel SR Yamali, Kasri Riswadi mengatakan, penanganan kasus TB harus menjadi konsen bersama semua pihak terkait.

Terlebih, dalam program penanggulangan tbc menjadi program nasional, masuk dalam tujuh provinsi prioritas.

"Semua sektor harus terlibat karena menjadi amanah Peraturan Presiden no 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC kemudian diikuti oleh peraturan yang lain," ujar Kasri.

Khusus yang telah diperbuat kader atau relawan Yamali, saat ini lanjut Kasri, terus melakukan investigasi kasus di masyarakat.

"Dalam satu kasus setidaknya kami menginvestigasi satu kasus TBC itu terhadap 8 hingga 20 orang di sekelilingnya," jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga mengaku terus melakukan upaya pencegahan dengan rutin melakukan penyuluhan di masyarakat serta kampanye di media sosial.

Khusus pendampingan pasien TBC, Yamali kata Kasri juga konsisten mengawal kesembuhan pasien.

"Kami ada upaya untuk kasus yang sudah berobat, kita juga berupaya untuk peningkatan angka keberhasilan pengobatan," terang Kasri.

"Jadi kegiatan yang kita lakukan adalah pendampingan untuk pasien baik kategori biasa pengobatannya 6 bulan maupun kategori TB Mdr atau pengobatannya 9 bulan sampai dengan 24 bulan," tuturnya.(*)