Cabai, Tiket Pesawat, Wahana Liburan Keluarga Intai Inflasi Sulsel di Akhir Tahun

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Momen Natal dan Tahun baru (Nataru) semakin dekat.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) sudah bergerak mengawasi pergerakan harga bahan pokok.

Pj Gubernur Bahtiar bahkan turun ke Pasar Toddopuli di Kecamatan Panakkukang pada Kamis (30/11/2023) kemarin.

Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) Sulsel Junaedi mengaku, Pemprov Sulsel bersiap menghadapi fluktuasi harga di akhir tahun.

Mengingat kondisi ini sudah menjadi makanan Pemprov Sulsel tiap tahunnya.

Peningkatan mobilitas warga Sulsel selalu menghiasi momen nataru.

Ada balik kampung atau sekedar menikmati liburan dalam kota.

"Di akhir tahun, biasanya transportasi naiknya harga tiket pesawat, berpengaruh inflasi," jelas Kabiro Ekbang Junaedi saat ditemui di Hotel Claro Makassar, Jumat (1/12/2023).

"Sisi lain kegiatan liburan, hiburan keluarga biasa mempengaruhi. Tapi hal tersebut tisak menjadi penyumbang terbesar inflasi," lanjutnya.

Beras menurutnya masih menjadi stimulus terbesar angka inflasi.

Selain itu, harga cabai juga meroket di Sulsel beberapa pekan terakhir

Di Pasar Toddopuli kota Makassar, harga cabai rawit sudah menyentuh angka Rp 80 ribu sampai Rp 90 ribu per Kilogram (kg)

Pasar Andi Tadda Palopo juga sama, harga cabai rawit tembus Rp 90 ribu per Kg. 

Padahal normalnya bisa dibeli dengan harga Rp 35 ribu.

Di Pasar pagi di Jl Andalas Kabupaten Bone, harga cabai juga Rp 90 ribu per Kg.

Djunaedi mengaku, memang cabai menjadi primadona penyuntik inflasi.

"Rilis BPS kemarin, cabai masih primadona pengungkir inflasi. Pj Gubernur sudah perintahkan Dinas Ketahanan Pangan siapkan bibit cabai. Jadi meskipun ada lonjakan. harga cabai, tapi masayrakat bisa mandiri," lanjutnya.

Meski ada kenaikan harga cabai, Junaedi melihat angka inflasi Sulsel masih stabil.

"Sekarang Sulsel diangka sekitar 2 sekian persen. Saya kira masih terkendali," jelasnya.

Pj Gubernur Sulsel Bahtiar sudah menginstruksikan dinas terkait di 24 Kabupaten/kota untuk aktif turun ke pasar.

Setiap senin dan selasa dirinya ingin Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan intervensi pasar murah. (*)