Siapa Andi Dodi Hermawan? Terpidana Korupsi Nyaleg di DPRD Sulbar, Pernah Divonis Bebas

TRIBUN-TIMUR.COM - Siapa Andi Dodi Hermawan? Caleg DPRD Sulbar daerah pemilihan Mamuju masih maju meski berstatus terpidana korupsi.

Nama Dodi masuk dalam daftar calon tetap (DCT) caleg DPRD Sulbar.

Padahal,  sebelumnya Dodi divonis bersalah dalam kasus alih fungsi hutan lindung menjadi SPBU di Mamuju.

Andi Dodi Hermawan terancam dicoret pencalonannya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

KPU Sulbar pun segera tindaklanjuti salinan putusan Mahkamah Agung (MA) RI dengan nomor 5243 K/Pid.Sus/2023 atas nama termohon Andi Dodi Hermawan.

Caleg Partai Hanura untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar ini terancam dihapus dari DCT atau daftar calon tetap.

Komisioner KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan, Supriadi Narno mengatakan, KPU akan segera melaksanakan rapat pleno.

"Kami akan segera plenokan karena salinannya baru kami terima," ujarnya kepada tribun-sulbar.com saat ditemui di ruang kerjanya Kantor KPU Sulbar, Jl Soekano-Hatta, Karema, Mamuju, Rabu (29/11/2023) sore.

Kata Supriadi, KPU Sulbar baru menerima salinan MA terkait kasus Andi Dodi pada Rabu, 29 November 2023 pukul 14.00 WITA.

Sehingga, KPU secepatnya menjadwalkan pleno untuk Andi Dodi, mantan Wakil Ketua DPRD Mamuju.

KPU, lanjut Supriadi akan mengacu pada PKPU 10 Tahun 2023.

Dimana nantinya, berdasarkan aturan tersebut KPU akan membatalkan nama calon tetap anggota DPR, DPRD jika:

- Terbukti meninggal dunia;

- Terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melakukan pelanggaran larangan kampanye; 

- Terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota karena terbukti melakukan tindak pidana lainnya atau diberhentikan sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan.

Kini, Andi Dodi harus dihukum empat tahun penjara berdasarkan salinan putusan MA.

Ia terbukti bersalah dalam kasus dugaan korupsi hutan lindung dijadikan lahan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

MA mengabulkan kasasi JPU Kejati Sulbar terhadap terdakwa Wakil Ketua DPRD Mamuju tersebut.

Kasasi dilayangkan setelah majelis hakim Pengadilan Negeri Mamuju membebaskan Dodi dalam kasus alih fungsi hutan lindung.

Dalam situs kepaniteraan MA, Jumat (3/11/2023) putusan tersebut keluar dengan nomor perkara: 5243/K/Pid.Sus/2023. MA mengabulkan kasasi JPU.

"Kabul kasasi penuntut umum, batal judex facti, adili sendiri, terbukti dakwaan primair, melanggar pasal 2 Undang-Undang Tipikor," demikian bunyi amar putusan majelis hakim.

Dalam putusan tersebut, terdakwa 4 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta.

"Pidana penjara selama empat tahun, denda Rp 200 juta, subsidair tiga bulan kurungan, uang pengganti sebesar Rp 1.190.856.499,00 subsidair dua tahun penjara," bunyi putusan tersebut.

Wakil Ketua DPRD Mamuju Andi Dodi Hermawan ditetapkan tersangka kasus alih fungsi hutan lindung menjadi SPBU pada Juli 2022 lalu.

Kejati Sulbar menemukan kerugian negara sebesar Rp 2,8 miliar. Tersangka lalu dituntut 6 tahun penjara oleh JPU.

Selanjutnya Dodi divonis bebas setelah banding di PN Mamuju.

Hakim menilai Dodi tidak menyebabkan kerugian negara.

Sidang putusan Dodi digelar di Pengadilan Negeri (PN) Mamuju pada Selasa (20/12/2022).

Legislator Mamuju itu dinyatakan tidak bersalah dan bebas murni usai majelis hakim membacakan sidang putusan.

JPU Kejati Sulbar lantas menempuh upaya kasasi atas vonis bebas Andi Dodi tersebut. (*)