Menanti Pengumuman Besaran UMP Sulsel 2024, Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Janji Umumkan Sore Ini

"Dewan Pengupahan hanya merekomendasikan sebagai bahan pertimbangan Gubernur yang putuskan UMP," jelas Kabid Industrial Disnakertrans Sulsel, Akhryanto saat dikonfirmasi Tribun-Timur.com, Senin (20/11/2023).

Keputusan akhir terkait UMP SUlsel kini diserahkan kepada Pj Gubernur Sulsel.

Akhryanto mengatakan Bahtiar Baharuddin akan mendiskusikan hasil rapat pleno bersama timnya.

"Pak Gubernur pasti punya staf ahli dan staf khusus untuk di diskusikan (UMP 2024)," lanjutnya.

Diketahui, hasil rapat pleno menunjukkan perbedaan perhitungan antara unsur pekerja dan pengusaha.

Serikat pekerja bersepakat berakar dari Pasal 191 A UU No 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Kemudian menggunakan regulasi PP no 78 Tahun 2015.

Hasil perhitungannya meminta kenaikan sekitar 7,14 persen.

Sementara pihak pengusaha sepakat menggunakan PP 51 Tahun 2023 sesuai arahan Kementrian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

PP 51 Tahun 2023 tentang pengupahan ditetapkan dengan mencabut PP sebelunya PP No 36 tahun 2021.

PP 51 Tahun 2023 ini baru ditetapkan pada 10 November 2023 lalu.

Hasil perhitungannya ada kenaikan sekitar 1,45 persen.

"Kalau mengacu aturan ya (berdasar) PP 51 tahun 2023. Itu sudah diundangkan dan dicatat lembaga negara," kata Akhryanto.

DPRD Sulsel Setuju Upah Buruh Naik

Terpisah Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Rahman Pina meminta Pemprov Sulsel memperhatikan nasib kesejahteraan para buruh.