Penetapan UMP Sulsel 2024 Ditunda

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulsel 2024 ditunda.

Kabar ini disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel Ardiles Saggaf.

Sebelumnya, Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin menerima diskusi aliansi buruh di Ruang Rapim Kantor Gubernur Sulsel, Senin (20/11/2023) sore.

Aliansi buruh menumpahkan aspirasi di depan Pj Gubernur Bahtiar.

"Pak Gubernur menerima langsung perwakilan Aliansi Serikat Buruh," kata Ardiles Saggaf kepada wartawan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel.

"Setelah dialog dengan pak Gubernur, maka diputuskan pengumuman UMP 2024 diundur besok Selasa (21/11/2023)," jelasnya.

Pertemuan Pj Gubernur Bahtiar bersama aliansi buruh menghasilkan beberapa masukan.

Olehnya, kata Ardiles, Pj Gubernut membutuhkan waktu untuk memikirkan kembali besaran UMP 2024.

"Ada beberapa hal yang harus dikaji dengan dewan pengupahan agar keputusan yang dikeluarkan pak Pj Gubernur sesuai dengan norma dan aturan kita masukkan ke SK," lanjut Ardiles.

Diketahui, tarik ulur besaran UMP 2024 terjadi dalam tubuh dewan pengupahan.

Rapat pleno dewan pengupahan berlangsung alot di Aerotel Smile Hotel, Makassar, Jumat (17/11/2023) lalu.

Hasil rapat pleno menunjukkan perbedaan perhitungan antara unsur pekerja dan pengusaha.

Serikat pekerja bersepakat berakar dari Pasal 191 A UU No 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Kemudian menggunakan regulasi PP no 78 Tahun 2015.

Hasil perhitungannya meminta kenaikan sekitar 7,14 persen.