Jusuf Kalla Tolak Gabung Timnas AMIN, Rencana Eks Wapres Dua Periode Asal Sulsel Bocor

TRIBUN-TIMUR.COM - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla tolak bergabung ke dalam Timnas Anies Baswedan-Cak Imin (AMIN).

Keputusan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 untuk tidak bergabung ke timnas AMIN disampaikan Wakil Kapten Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Sudirman Said.

Jusuf Kalla adalah Wakil Presiden RI yang mendampingi dua presiden yang berbeda.

JK Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004-2009 dan mendmpingi Presiden Joko Widodo periode 2014-2019.

"Pak JK mungkin tidak bisa bergabung, karena beliau kan ketua PMI, saya saja kan sebagai sekjen tahun lalu mengundurkan diri," kata Sudirman di rumah pemenangan AMIN, Jakarta Pusat, Kamis (16/11/2023).

Sudirman mengatakan bahwa JK ingin PMI tetap menjaga netralitas di Pemilu 2024.

"Kita ingin menjaga netralitas PMI dan menjaga etik," pungkasnya.

Sebelumnya, Susunan Tim Pemenangan Nasional pasangan AMIN (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar) resmi diumumkan. 

Eks Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Syaugi Alaydrus didapuk menjadi kapten tim.

"Kapten tim yakni bapak Muhammad Syaugi Alaydrus," kata Anies di Rumah Tim Pemenangan AMIN, Jalan Diponegoro 10, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2023), disambut tepuk tangan dari Struktur Tim Pemenangan yang hadir.

Saat Anies mengumumkan Syaugi sebagau Kapten Tim Pemenangan AMIN, eks Kabasarnas itu langsung berdiri menyapa rekan media yang hadir.

Kemudian Anies juga membacakan portofolio Syaugi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyoroti jabatan Syaugi yang pernah menjadi Kepala Basarnas.

 "Mudah-mudahan membawa kita terbang makin tinggi dan dengan pengalaman, beliau sebagai Kepala Badan pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Insya Allah beliau akan bekerja bersama untuk sama-sama menyelamatkan bangsa Indonesia," ujar Anies.

Anies mengatakan pengumuman ini bukan berarti kerja-kerja pasangan Anies-Muhaimin baru dimulai. 

Dia menyebut pengumuman tim sukses untuk pasangan capres dan cawapres ini memenuhi syarat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).