Tantangan Terbuka Gibran Kepada Megawati dan Kader PDIP : Silahkan Lapor Kalau Ada Kecurangan!

TRIBUN-TIMUR.COM - Cawapres Gibran Rakabuming pendamping Prabowo melontarkan tantangan terbuka kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Hal ini disampaikan Gibran perihal pernyataan Ketum PDIP Megawati yang menilai sudah ada indikasi kecurangan Pilpres 2024.

Gibran secara terang-terangan mempersilakan Megawati untuk melapor ke instansi terkait jika memang menemukan kecurangan. 

"Ya dilaporkan aja ke Bawaslu kalau misalkan ada kecurangan atau apa pun itu lah," terang Gibran di Solo, Senin (13/11/2023), dikutip dari TribunSolo.com. 

Putra tertua Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut mendesak Megawati untuk menyajikan bukti konkret terkait dugaan kecurangan tersebut.
 
 "Ya dibuktikan saja kalau ada kucurangan-kecurangan dan dilaporkan saja," tegasnya. 

Baca juga: Pilpres 2024 Hanya 1 Putaran? Lihat Survei Capres Terbaru Anies Ganjar dan Prabowo

Sebelumnya, Megawati menegaskan perlunya pencegahan terhadap dugaan kecurangan dalam pemilu 2024.

Ia mengamati bahwa indikasi kecurangan tersebut telah terlihat seiring dengan mendekatnya kontestasi tersebut.

"Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini yang terlihat mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntutan nurani," kata Megawati, Minggu dikutip dari YouTube PDIP. 

Di samping itu, ia menekankan bahwa manipulasi hukum harus dihindari agar tidak terulang di negeri ini.

Seperti yang telah terjadi beberapa waktu lalu, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menciptakan kontroversi.

Keputusan MK tersebut berkaitan dengan batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden yang membuka peluang bagi Gibran untuk menjadi calon wakil presiden.

"Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua, berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktik kekuasaan, yang telah mengabaikan kebenaran hakiki, politik atas dasar nurani," katanya.

Meski demikian, Megawati  memuji Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menjatuhkan sanksi kepada sejumlah hakim konstitusi yang dinyatakan melanggar kode etik.

Menurutnya, putusan MKMK telah memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi.

Putusan MKMK itu, kata Megawati, adalah bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat, tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi.