Perlawanan Mantan Gubernur Sulsel atas Status Tersangka, KPK Malah Yakin Gugatan Syahrul YL Ditolak

TRIBUN-TIMUR.COM - Pada Senin, 6 November 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menyelenggarakan sidang gugatan praperadilan yang diajukan oleh mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sidang ini dimulai pukul 11.00 WIB. Gugatan praperadilan tersebut dilayangkan oleh Syahrul Yasin Limpo sebagai reaksi atas penetapannya sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian oleh Komisi Antirasuah.

Pejabat Humas PN Jaksel, Djuyamto, menyampaikan bahwa jadwal sidang telah ditetapkan pada pukul 11.00 dan semua pihak diharapkan hadir.

Permohonan praperadilan yang diajukan oleh Syahrul Yasin Limpo sekaligus mantan Gubernur Sulsel memiliki nomor register 114/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL.

Dalam gugatannya, politikus dari Partai Nasdem ini mengajukan pertanyaan mengenai kesahihan penetapan sebagai tersangka.

Ali Fikri, Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, sebelumnya menyatakan bahwa pihak KPK akan diwakili oleh Tim Biro Hukum dalam persidangan yang berlangsung di PN Jaksel.

Baca juga: BREAKING NEWS: KPK Mangkir dari Sidang Perdana Praperadilan SYL

Ali memastikan bahwa penyelidikan terhadap dugaan korupsi di Kementan telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, KPK meyakini bahwa gugatan praperadilan yang diajukan oleh Syahrul Yasin Limpo akan ditolak oleh hakim.

Diketahui, SYL resmi diumumkan menjadi tersangka dan ditahan KPK dalam kasus korupsi di Kementan pada 13 Oktober lalu.

KPK menduga, SYL memerintahkan dua anak buahnya, Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Muhammad Hatta, untuk menarik upeti kepada bawahannya di unit eselon I dan II Kementan.

Berdasarkan proses penyidikan, diketahui uang yang dikumpulkan oleh anak buah SYL disetorkan setiap bulan secara rutin dengan kisaran besaran mulai 4.000 dollar Amerika Serikat (AS) sampai dengan 10.000 dollar AS. 

Baca juga: Kopel Desak Polda Metro Jaya Tetapkan Tersangka Pemerasan Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo

Tindakan ini diduga sudah dilakukan sejak 2020 hingga 2023. Temuan awal KPK, jumlah uang yang dinikmati SYL, Kasdi, dan Hatta mencapai Rp 13,9 miliar.

Penggunaan uang oleh SYL yang juga diketahui Kasdi dan Hatta antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian Alphard milik Syahrul.

Karena perbuatannya, mereka dijerat dengan Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Khusus untuk SYL, KPK juga menjerat dengan Pasal 3 dan 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Profesor Hukum dari Unhas kritik KPK

Sebelumnya, cara KPK menjemput paksa Syahrul Yasin Limpo atau SYL menuai sorotan.

Bahkan Profesor Hukum pun secara tegas menyebut KPK menyalahi prosedur dalam penjemputan paksa SYL yang berstatus tersangka korupsi dan gratifikasi.

Guru Besar Fakultas Hukum Unhas Prof Amir Ilyas merespon atas peristiwa penjemputan paksa KPK kepada Syahrul Yasin Limpo pada, Kamis (12/10/2023) malam.

Bagi Prof Amir Ilyas ada berbagai pertanyaan atas tindakan KPK ini yang membuat publik bertanya-tanya.

Pertama yakni, SYL tidak dalam upaya bersembunyi atau melarikan diri.

Kedua Prof Amir Ilyas yang juga profesor Hukum Unhas termuda itu mengatakan ada catat prosedur.

Dimana KPK sebelumnya sudah mengeluarkan surat pemanggilan kepada Syahrul Yasin Limpo tertanggal, Jumat (13/10/2023).

"Kan tanggal 13 dan itu surat resmi KPK, jadi penjemputan paksa ini menurut saya tidak sesuai prosedur," ungkapnya.

Lebih lanjut Prof Amir Ilyas menegaskan seharusnya KPK sudah melakukan penjemputan paksa ketika SYL mangkir atas pemanggilan pada, Rabu (11/10/2023).

Pada tanggal tersebut SYL izin pulang ke Makassar untuk menjenguk ibunya yang tengah sakit.

"Logikanya kalau KPK mau langsung tangkap yah saat SYL mangkir atau izin kemarin kan, langsung saja di situ dicekal," tambahnya.

Tindakan-tindakan KPK dalam penanganan kasus SYL inipun mulai menuai sorotan dan terbilang cukup didramatisir.

Terlepas dari itu Prof Amir Ilyas mengungkapkan bahwa penjemputan paksa SYL yang dilakukan KPK ini bisa menjadi bahan praperadilan.

"Yah karena ini tidak sesuai prosedural jadinya nanti bisa menjadi salah satu bahan untuk praperadilan yang ingin diajukan SYL," tutupnya.

Sebelumnya, ada sesuatu hal yang aneh atas penjemputan pakas Syahrul Yasin Limpo atau SYL yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada, Kamis (12/10/2023) malam.

Diketahui sebelumnya,  pihak KPK telah menjemput paksa mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), di kawasan Barito, Jakarta Selatan.

SYL tiba di gedung KPK pada pukul 19.17 WIB dan tampak memilih untuk tidak memberikan komentar ketika diserbu pertanyaan dari wartawan.

Meskipun seharusnya akan diperiksa pada Jumat, 13 Oktober 2023, SYL telah dijemput oleh KPK pada malam ini.

KPK menegaskan bahwa mereka memiliki bukti yang kuat terkait kasus ini.

Salah satu bukti yang mereka miliki adalah sejumlah uang tunai senilai Rp30 miliar dan Rp400 juta yang ditemukan oleh penyidik KPK di lokasi yang berbeda.

Lebih lanjut, KPK telah mengkategorikan kasus ini menjadi tiga klaster. Pertama, terkait dugaan pemerasan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 e Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Kedua, dugaan penerimaan gratifikasi.

Dan yang terakhir, dugaan pencucian uang yang diduga dilakukan oleh salah satu tersangka dalam kasus ini.(*)