Pengamat Soroti Presiden Jokowi Hanya Undang Capres Anies Prabowo Ganjar : Ada Gibran Bisa Canggung

TRIBUN-TIMUR.COM - Tak ada bakal Cawapres temasuk Gibran Rakabuming Raka yang diundang Presiden Jokowi saat pertemuan bersama 3 bakal Capres.

Menurut pengamat, pilihan Jokowi hanya mengundang bakal Capres Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto dan tak mengundang cawapres termasuk Gibran agar menghindari kecanggungan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan pertemuan eksklusif dengan tiga bakal calon presiden (bacapres)  yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/10/2023) siang.

Meskipun biasanya bakal calon wakil presiden (bacawapres) turut hadir dalam acara semacam ini, kali ini undangan hanya diberikan kepada bacapres, menciptakan situasi yang dianggap tidak biasa.

Pertemuan tersebut berlangsung tanpa kehadiran bakawapres karena, menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, kehadiran bacawapres dalam acara tersebut akan memunculkan kecanggungan.

Baca juga: Anies Baswedan Hentikan Proyek IKN Jokowi Jika Terpilih Presiden? Sekjend PKS Beberkan Rencananya

Burhanuddin menjelaskan bahwa jika bacawapres diundang, hal itu akan mengharuskan kehadiran Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi, sebagai pendamping Prabowo Subianto, menciptakan dinamika politik yang rumit.

Keputusan Istana untuk hanya mengundang bacapres tanpa bacawapres telah menimbulkan spekulasi dan diskusi di kalangan pengamat politik.

Meskipun alasan di balik keputusan ini masih belum jelas, pertemuan tersebut telah menciptakan ketegangan dan keingintahuan di antara masyarakat Indonesia, memunculkan pertanyaan tentang dinamika politik yang akan terjadi menjelang pemilihan presiden.

"Ada semacam kecanggungan kalau cawapres juga diundang, berarti ada Mas Gibran di antara daftar undangan cawapres."

"Nah itu, mungkin yang membuat pihak Istana lebih memprioritaskan untuk mengundang calon presiden saja terlebih dahulu," kata Burhanuddin, Senin, dikutip dari YouTube Kompas TV.

Ia menduga, tujuan dari diundangnya ketiga bacapres makan siang bersama ini sebagai komitmen dan sinyal kepada publik bahwa Presiden Jokowi bersikap netral dalam Pilpres 2024.

Sebagaimana diketahui, saat ini isu mengenai dinasti politik keluarga Jokowi ramai diperbincangkan. 

Gibran maju sebagai bacawapres setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian tuntutan mengenai batas usia capres-cawapres.

Berbekal keputusan tersebut, Gibran yang memenuhi syarat, akhirnya dipilih oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk menjadi pendamping Prabowo.

Hal yang dipermasalahkan dalam keputusan tersebut ialah, Ketua MK, Anwar Usman, merupakan paman Gibran atau adik ipar Jokowi.

Alhasil, MK disinyalir tak bisa lepas dari konflik kepentingan ketika memutuskan gugatan batas usia capres-cawapres itu.

Oleh sebab itu, jika Gibran diundang, maka komitmen netralitas itu mungkin tak bisa diterima oleh sebagian orang karena Gibran merupakan putra Jokowi.

"Nah, kalau misalnya ada Mas Gibran kan sebagian orang mungkin tak bisa menerima statemen itu karena Mas Gibran putra beliau. Tiba-tiba hadir dalam acara yang berkaitan dengan komitmen netralitas Presiden Jokowi dan pemerintahannya," sambungnya.

"Jadi memang secara politis lebih baik memang para capres dulu saja yang diundang karena nanti takut jadi noise (bising) kalau Mas Gibran ikutan hadir dalam acara ini," jelas Burhanuddin.

Sementara itu, bacapres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, memercayai Presiden Joko Widodo akan bersikap netral dalam Pilpres 2024.

Hal tersebut dikatakan Anies seusai makan siang bersama Jokowi dan dua capres lainnya, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

"Dalam makan siang tadi saya sampaikan kepada beliau. Pak Jokowi, saya bertemu begitu banyak orang-orang yang sayang pada Presiden."

"Yang sayang, ingin Presiden tetap netral dan ingin Presiden menegaskan pada seluruh jajaran, aparat di mana pun untuk netral," kata Anies usai makan siang bareng Jokowi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Anies pun menyebut Jokowi menangkap pesan dari masyarakat yang disampaikannya.

Jokowi, katanya, bahkan akan memerintahkan agar aparat dan jajarannya netral di Pilpres 2024.

"Jadi saya yakin Presiden menangkap pesan itu dan beliau mengungkapkan langsung iya saya akan pesankan, saya akan pesankan, saya akan pastikan. Jadi kita percaya," ujarnya.

Ia mengatakan Jokowi sudah merespons positif pesan masyarakat yang disampaikannya.

"Bukan apa boleh buat. Memang harus percaya. Harus percaya. Tapi paling tidak saya sampaikan pesan itu dan beliau merespons juga positif," kata Anies.

Mengapa Jokowi dan Anies Baswedan Berseberangan?

Dengan tagline perubahan, Anies Baswedan yang saat ini maju sebagai Capres di Pilpres 2024 dianggap sebagai antitesa Joko Widodo (Jokowi).

Ibaratnya minyak dan air, sosok Anies Baswedan dan Jokowi kini memiliki masing-masing pendukung beda kutub.

Konflik hubungan antara Anies Baswedan dan Jokowi dianggap kian meruncing kala momen Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu.

Saat itu Anies Baswedan maju berpasangan dengan Sandiaga Uno melawan Gubernur petahana Ahok yang dulunya berpasangan dengan Jokowi.

Pada momen itulah muncul kemudian istilah cebong dan kampret yang merepresentasikan pendukung Anies Baswedan maupun Prabowo dan Jokowi di media sosial.

Tapi jauh sebelum itu, Anies Baswedan merupakan salah satu orang kepercayaan Jokowi kala dirinya memutuskan maju sebagai Capres pada Pilpres 2014 lalu.

Anies Baswedan ditunjuk langsung Jokowi yang saat itu berpasangan dengan Jusuf Kalla sebagai juru bicara.

Setelah Jokowi-JK menang di Pilpres atas pasangan Prabowo-Hatta, Anies Baswedan ditunjuk Jokowi menjabat Mendikbud RI.

Sayangnya, Anies Baswedan dicopot dari jabatannya, inilah misteri yang kemudian kembali dibicarakan terkait alasan pemecatan.

Dan Anies Baswedan pun blak-blakan menjawabnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi secara resmi menunjuk Muhadjir Effendy sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menggantikan posisi yang sebelumnya dipegang oleh Anies Baswedan.

Anies Baswedan dilantik sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 27 Oktober 2014, sebagai bagian dari Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Keputusan pemecatan Anies Baswedan dari Kabinet Kerja langsung menarik perhatian publik saat itu, memunculkan spekulasi karena mantan Rektor Universitas Paramadina ini tidak memiliki riwayat masalah yang signifikan.

Pada 2 Agustus 2023, akademisi Rhenald Kasali melakukan wawancara dengan Anies Baswedan dalam podcast Intrigue.

Pembicaraan awalnya mengenai peran Anies Baswedan sebagai juru bicara tim pemenangan pada tahun 2014 saat ia mencalonkan diri sebagai Presiden.
 
 "Terus kemudian mengantar pak Jokowi dari Taman Menteng itu menuju ke Gedung KPU, masih ingat itu, suasana itu?" tutur Rhenald Kasali yang dilansir dari Youtube Anies Baswedan. Kemudian Rhenald Kasali mengatakan bahwa dengan prestasi Anies Baswedan yang mendirikan Indonesia Mengajar, menjadi idolanya anak muda. Dan setelah itu Anies Baswedan resmi dilantik menjadi Menteri Pendidikan.

"Tapi kok kesannya sekarang setelah itu, kesannya kok jadi jauh dengan Pak Jokowi, sementara kita melihat yang dekat itu adalah Erick Thohir," tutur Praktisi Bisnis tersebut.

Menyikapi pertanyaan tersebut, Anies Baswedan mengungkapkan bahwa hubungannya dengan Presiden Jokowi dalam kondisi baik-baik saja.

Ia menegaskan bahwa meskipun telah dipecat dari posisinya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, hubungannya dengan Presiden Jokowi tetap profesional dan tidak mengalami ketegangan.

Anies Baswedan juga menambahkan bahwa ia tetap berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat meskipun sudah tidak lagi menjabat di pemerintahan.

"Tidak ada masalah dengan pak Jokowi," tutur Anies.

Salah satu contohnya, ketika acara pak Jokowi mantu juga Anies Baswedan turut hadir, begitu pun sebaliknya ketika Anies Baswedan mantu, mantan walikota Solo itu juga hadir.

"Secara waktu memang Presiden, waktunya terbatas, urusannya banyak, jadi yang relevan, yang ketemu yang berbicara, ketika saya menjabat sebagai Gubernur, maka intensitas pertemuan tinggi," ungkap Bakal Calon Presiden tersebut.

"Kenapa? Ya, karena Gubernur dengan Presiden dan apalagi di Jakarta, jadi ya sering ketemu, sering interaksi dan membicarakan urusan-urusan Jakarta," terangnya.

Anies mengaku banyak dibantu oleh Presiden Joko Widodo untuk urusan-urusan transportasi di Jakarta.

Karena transportasi di Jakarta itu sebagian merupakan kewenangan pemerintah pusat.

"Untung Presiden bekas Gubernur di Jakarta, jadi setiap kali saya cerita, oh ya saya ingat masalah ini, lalu saya dibantuin," ujar Anies Baswedan.

"Nah setelah selesai saya bertugas, saya warga negara biasa, Pak. urusan bapak Presiden kan macam-macam, jadi tentu saja intensitas komunikasi menjadi turun, tapi bukan berarti ada masalah," sambungnya.

Lanjut Anies Baswedan menceritakan bahwa pada tahun 2014 dirinya membantu dalam tim pemenangan Jokowi, lalu dirinya diundang untuk diminta untuk membantu.

"Saya ditelepon oleh Andi Widjajanto, kemudian telepon diserahkan Pak Jokowi, lalu saya bicara Pak Jokowi. Tapi berkenalan dengan Jokowi kan sudah lama," ungkapnya.

Politisi yang didukung oleh partai NasDem sebagai Bakal Calon Presiden RI ini mengaku kenal dengan Jokowi sejak jadi Gubernur DKI Jakarta, bahkan sejak jadi Walikota Solo.

"Dan kemudian Presiden di dalam menjalankan tugasnya itu selalu mempertimbangkan banyak sekali faktor," tuturnya.

Alasannya menurut Anies karena Presiden punya helicopter view yang lebih luas daripada kita. "Jadi ketika Presiden di tahun 2016 memutuskan tugas saya sebagai Mendikbud selesai," ungkapnya.

"Saya sampaikan terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk bertugas di Kementerian Pendidikan," lanjutnya.

Rhenald Kasali kemudian menyinggung soal apakah Anie pernah menanyakan mengapa dirinya tidak diberi kesempatan untuk menyelesaikan jabatannya sebagai Menteri Pendidikan. "Tidak," ucap Anies.

"Dan beliau juga tidak memberi penjelasan?" tanya Rhenald Kasali.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku keputusan Jokowi yang mencopotnya ini sudah menjadi hak beliau.

"Tidak, dan menurut saya juga tidak perlu tanya, tidak perlu tanya, itu hak beliau, bukan sesuatu yang perlu saya negosiasikan," imbuhnya.

"Dan kalau saya dalam posisi beliau, saya juga ingin yang saya putuskan itu terima. Karena ini keputusan," ucapnya.

"Gini kira-kira, Pak Anies kita pingin ngobrol pak Anies ini baiknya Pak Anies tugas di mana, baru kita ngobrol," sambungnya.

Menurutnya tidak ada obrolan seperti di atas, karena itu adalah menyampaikan keputusan.

"Dan saya melihat bahwa memang pada akhirnya kita juga akan berhenti kok, pak. Apa sih yang permanen? Nggak ada juga," tuturnya.

"Apalagi di  dalam posisi Kementerian, bisa setahun, dua tahun, tiga tahun, lima tahun, bisa sepuluh tahun, kita gak pernah tahu itu," tutupnya.(*)