Bawaslu Ingatkan Kepala Daerah Tak Boleh Jadi Ketua Tim Kampanye, Bagaimana dengan Danny Pomanto?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengingatkan bagi pemimpin daerah agar tak jadi ketua tim kampanye di Pilpres 2024.

Diketahui, KPU menetapkan jadwal masa kampanye yakni 28 November 2023-10 Februari 2024.

Ketua Bawaslu Makassar Dede Arwinsyah mengimbau agar kepala daerah baiknya tidak menjadi ketua tim kampanye.

Apalagi, peraturan dari PKPU no 15 pasal 64 tahun 2023 sudah jelas tertera bahwa kepala daerah dilarang menjadi ketua tim kampanye.

"Jadi bunyinya itu di PKPU 15 pasal 64 itu, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilarang menjadi ketua tim kampanye," kata Dede Arwinsyah saat ditemui di Cafe 168, Jl Toddopuli, Senin (23/10/23).

Dede, sapaan akrabnya, tak ingin menjelaskan terkait sanksi apa yang nantinya akan didapatkan oleh kepala daerah jika menjadi ketua tim kampanye.

"Saya tidak bisa berandai-andai sanksinya seperti apa, yang jelas peraturannya ada," tambah dia.

Diketahui, saat ini Walikota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto berstatus sebagai Ketua Tim Pemenangan Bacapres Ganjar Pranowo di wilayah Sulsel.

Penunjukan Danny Pomanto sebagai Ketua Pemenangan Ganjar Pranowo melalui rapat tertutup di kediaman Wali Kota Makassar itu di Jl Amirullah No.18, Kecamatan Mamajang, Makassar, Kamis (5/10/2023) malam.

Rapat tertutup dihadiri Danny Pomanto bersama seluruh partai pengusung dan pendukung Ganjar Pranowo diantaranya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selaku inisiator, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Perindo, dan Partai Hanura.

"Hari ini, Perindo, PPP, PDIP dan Hanura sepakat mengukuhkan dan mengangkat Pak Danny Pomanto sebagai Tim Pemenangan Daerah Sulsel untuk (Bakal Calon) Presiden Ganjar Pranowo," kata Ketua DPD PDIP Sulsel Ridwan Andi Wittiri.

Anggota DPR-RI ini menilai, Danny Pomanto punya rekam jejak yang cukup mumpuni.

Selain dapat menyatukan sejumlah partai pengusung, banyak prestasi yang dicapai Danny Pomanto selama memimpin Kota Makassar.

"Kita melihat pak wali (Danny Pomanto) punya track record di Makassar ini, beliau bisa menyatukan beberapa parpol yang bisa dijadikan pengusung dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama ini cukup berhasil," ujar Ridwan Andi Wittiri.

Sementara itu, Danny Pomanto merasa terhormat atas amanah yang diberikan oleh partai pengusung.

Meskipun masih menjabat kepala daerah, tetapi Danny Pomanto menerima tawaran sebagai ketua tim pemenangan Ganjar di Pilpres 2024.

"Terima kasih telah mempercayakan kepada saya. Empat partai ini Insyaallah mereorganisasi diri. kemudian mereorganisasi seluruh daerah dan Insyaallah Ganjar Pranowo menjadi pemenang di Sulsel," kata Danny Pomanto.

Ia menegaskan bahwa dirinya bukan sebagai tim kampanye, melainkan ketua tim pemenangan.

"Ini adalah tim pemenangan bukan tim kampanye. Jadi hati-hati karena (tim kampanye) kepala daerah tidak bisa," jelasnya.

Danny Pomanto Gabung PDIP

Setelah hengkang dari Partai Nasdem, Wali Kota Makassar Danny Pomanto kini berlabuh ke PDI Perjuangan. 

Itu dibuktikan setelah Danny Pomanto dipakaikan jaket dan diberi Kartu Tanda Anggota (KTA) oleh Ketua Dewan Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun.

Dalam kesempatannya, Danny Pomanto membeberkan alasan mengapa pindah partai politik.

Berbeda dengan partai lain, PDIP dianggap sebagai partai yang paling ideal dan cocok dijadikan kendaraan politik.

Menurut Danny Pomanto, dia adalah tipe orang yang pejuang dan petarung sesuai dengan misi PDIP.

"Saya ini tipe pejuang dan petarung. Saya kira PDIP, namanya 'perjuangan', memang kehidupan saya sehari-hari itu perjuangan," kata Wali Kota Makassar dua periode itu, Senin (28/8/2023).

Pernyataan itu sontak disambut teriakan dan tepuk tangan dari ratusan kader PDIP yang hadir dalam forum Rapat Kerja Daerah (Rakerda) III di Hotel Claro Makassar, pukul 11.37 Wita.

Turut disaksikan Ketua DPD PDI Perjuangan Sulsel Ridwan Andi Wittiri, dan Bupati Luwu Timur sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Luwu Timur Budiman.

Wakil Bupati Pinrang H Alimin, Wakil Bupati Gowa Abdul Rauf Malaganni, 24 bacaleg DPR RI, dan 85 bacaleg DPRD Sulsel.

"Kenapa saya masuk PDI Perjuangan, karena sudah terbukti baik untuk semua," tandasnya.

Komarudin Watubun lantas memberikan apresiasi terhadap langkah Danny Pomanto.

Menurutnya, dengan bergabungnya Danny Pomanto, semoga pertarungan Pileg dan Pilpres 2024 mendatang dimenangkan oleh PDIP.

"Tadi beliau jelaskan, siap hidup bersama rakyat kecil dan siap bertarung. Nah ini yang kita butuhkan, yang begini-begini," katanya. 

"Maka saya pesan ke beliau, jadilah kader partai banteng yang utuh. Jangan jadi kepala banteng, tapi ekornya kambing," tambah Anggota DPR RI itu.

Adapun posisi jabatan Danny Pomanto di PDIP, Komaruddin belum bisa memastikan. 

Ia hanya menyampaikan, partai tentu akan mempertimbangkan jabatan yang strategis kepada Danny sesuai dengan kapasitasnya. 

Sementara, soal keluarga Danny Pomanto yang juga diwajibkan menjadi kader PDIP, 

Komaruddin menyatakan hal itu merupakan keniscayaan. 

"Sudah aturan begitu. Kalau di PDI Perjuangan, suami dan istri harus separtai. Kalau tidak satu partai, itu beda ideologi namanya. Masak satu rumah, dua pilihan," jelasnya.

Tinggalkan Nasdem karena Anies Baswedan

Sebelum bergabung dengan PDIP, Wali Kota Makassar Danny Pomanto beserta istri, Indira Jusuf Ismail dan putri pertamanya, Aura Aulia Imandara tercatat sebagai kader Nasdem.

Bahkan, Nasdem mengklaim, berkat dukungannya sehingga Danny Pomanto bisa kembali menduduki kursi Wali Kota Makassar untuk periode keduanya, 2020-2025.

Keputusan mengejutkan dibuat Danny Pomanto pada 1 Juli 2023, dengan mengajukan surat pengunduran diri dari partai besutan Surya Paloh tersebut.

Danny beralasan mundur dari Nasdem karena faktor keluarga.

Namun diduga, alasan sebenarnya karena tidak setuju Nasdem mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Danny Pomanto sendiri menginginkan Ganjar Pranowo.

Secara politik, Danny Pomanto sangat kuat di Kota Makassar. Dia memiliki basis massa yang sangat kuat.

Bahkan, berkat komandonya, kotak kosong bisa mengalahkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, Munafri Arifuddin dan Andi Rachmatika yang didukung hampir seluruh partai di Pilwali Makassar 2018.

Mestinya Danny berpasangan Indira Mulyasari melawan Munafri-Andi Rachmatika.

Namun KPU mendiskualifikasinya dari kontestasi Pilwali Makassar 2018 sehingga Munafri hanya melawan kotak kosong.

Lalu, pada Pilwali 2020, Danny yang berpasangan Fatmawati Rusdi berhasil mengalahkan tiga pasangan lainnya termasuk Munafri Arifuddin yang berpasangan Rahman Bando.

Ketua OKK DPW Nasdem Sulsel, Tobo Haeruddin, menghargai keputusan Danny yang berlabuh ke PDIP.

Menurutnya, bertahan atau keluar dari partai politik merupakan hal lumrah.

"Kita perlu mengacu pada asas manfaat. Artinya bahwa Nasdem telah berhasil mendudukan Pak Danny Pomanto sebagai Wali Kota (Makassar). Itu tidak bisa dipungkiri," kata Tobo.

Walaupun bukan lagi kader Partai Nasdem, Tobo Haeruddin memberikan catatan terhadap Danny Pomanto.

Bahwa, Nasdem di bawah komando Rusdi Masse Mappasessu (RMS) berhasil mendudukan Danny Pomanto sebagai Wali Kota pada pertarungan Pilwalkot Makassar 2020.

Sementara PDIP, kala itu menjadi partai lawan politik Danny Pomanto.

"Pak Danny tidak boleh lupa bahwa Nasdem itu telah berjasa mendudukkan dia sebagai wali kota di Pilwalkot Makassar 2020," ujarnya. (Tribun-Timur.com/ Renaldi Cahyadi/ Erlan Saputra)