Antisipasi Politik Uang, Bawaslu Luwu Timur Bikin Gerakan Desa Sadar hingga Masuk Kampus

TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Luwu Timur mengupayakan masyarakat anti politik uang pada Pemilu 2024. 

Ketua Bawaslu Luwu Timur, Pawennari, mengatakan akan meningkatkan pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Kami melakukan sosialisasi desa sadar pengawasan dan anti politik uang," kata Pawennari, Senin (9/10/2023).

Ini diutarakan Pawennari pada koordinasi kesiapan operasi mantap brata 2023-2024 di Gedung Simpurusiang, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili.

Gerakan ini sementara dilakukan dan akan terus dimaksimalkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dan stakeholder pemilu.

"Bawaslu mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat dalam melakukan pengawasan," katanya.

Baca juga: Kunjungi Tribun Timur, Pemuda ICMI Sulsel Serukan Anak Muda Harus Jadi Subjek di Pemilu 2024

Pawennari mengatakan jumlah personel pengawas pemilu (bawaslu) sangat terbatas.

Di kabupaten hanya ada tiga, masing-masing kecamatan juga ada tiga dan hanya ada satu pengawas kelurahan desa dan pengawas TPS. 

Menurutnya, ini menandakan ada ketidakseimbangan antara sumber daya yang dimiliki dengan wilayah yang akan diawasi.

"Sehingga program pengawasan partisipatif menjadi penting dilakukan," katanya.

Selain itu, Bawaslu juga akan mengajak mahasiswa dalam upaya sosialisasi tolak politik uang.

Baca juga: Djarot Bongkar Skenario PDIP Jelang Pemilu 2024, Jokowi Jadi Ketum Ternyata Tak Masuk Dalam Priotas

"Program stretegis bawaslu lainnya adalah Bawaslu Campus Talk dengan mengunjungi langsung kampus di Luwu Timur untuk sosialisasi," imbuhnya. 

Ada juga program gerakan sadar demokrasi yang berfokus bagaimana melakukan pendidikan demokrasi.

Khususnya perubahan paradigma dalam merancang, memihak dan memaknai demokrasi secara utuh. 

Bawaslu juga memiliki program sosialiasi pengawasan partisipatif kepada ASN, TNI, Polri, pemilih pemula, stakeholder, hingga partai politik.(*)